Opini
Oleh Asyari Usman (Mantan Wartawan BBC) pada hari Kamis, 18 Mei 2017 - 19:16:53 WIB
Bagikan Berita ini :

Jusuf Kalla Pasang Badan untuk Jokowi, Dituduh Berkhianat

8IMG-20170518-WA0000.jpg
Asyari Usman (Mantan Wartawan BBC) (Sumber foto : Istimewa )

Dua politisi kondang PDIP, Darmadi Durianto dan Adian Napitupulu, dalam beberapa hari ini “menggertak” Wakil Presiden Jusuf Kalla agar tidak berseberangan dengan Presiden Joko Widodo. Adian Napitupulu secara tersirat menyebut Jusuf Kalla dan sejumlah menteri menunjukkan gelagat pengkhianatan terhadap Jokowi.

Yang menarik adalah peringatan Darmadi. Dia mengatakan, "JK jangan terlalu banyak bicara atau berkomentar yang sensitif atau yang aneh-aneh karena JK adalah negarawan dan panutan bangsa ini."

Terima kasih kepada Pak Darmadi. Pernyataan Anda di atas menyiratkan pengakuan bahwa Pak JK memiliki kualitas kenegawarawanan dan beliau “terpaksa” menunjukkan kenegarawanannya itu dintengah situasi seperti sekarang ini.

Bisa jadi JK sudah capek juga melihat suasana yang berlangsung di Indonesia akhir-akhir ini tetapi pemimpin negara tidak menunjukkan kepemimpinan yang sangat, sangat diperlukan itu. Situasi yang berlangsung memerlukan ketokohan, memerlukan leadership (kepemimpinan) yang tangkas dan otoritatif. Mungkin dalam pemikiran Pak JK, beliau perlu mengisi semacam kevakuman kepemimpinan.

Karena itu, Pak JK merasa perlu “keluar dari sarang”-nya dengan niat untuk membantu mengatasi keadaan yang semakin menggerahkan semua pihak. Penilaian yang tepat adalah Pak JK bermaksud “pasang badan” untuk Pak Jokowi supaya rakyat tidak mendapat kesan bahwa lembaga kepresidenan “lipat tangan” saja.

Sayangnya, Adian dan Darmadi salah tangkap; mengira Pak JK mau berkhianat. Adian, dalam orasinya di TIM (15/5/2017), mengeluarkan ucapan bergaya premanisme seperti “kita catat namanya”. Anda tuduh pula seolah Pak Jusuf Kalla didorong oleh “kerakusan untuk berkuasa”.

Anda terlalu gegabah menuduh Wakil Presiden mau menggunting dalam lipatan. Dari mana jalannya Pak JK ingin menumpuk kekuasaan. Pasti beliau tahu batas wewenang yang diberikan kepadanya sebagai deputi. Lagi pula, Anda kan tahu Pak Luhut Binsar Panjaitan (LBP) sebagai operator politik Jokowi pasti bisa dengan mudah mengisolasi Pak JK kalau ada pertanda beliau ingin merongrong Presiden. LBP tidak akan membiarkan Jokowi dikhianati.

Sebagai politisi dari partai yang diberi kehormatan oleh rakyat, Adian dan Darmadi malah menceburkan diri mereka ke dalam lumpur perpecahan bangsa.

Anda berdua menjadi ikut dalam gegap-gempita suara-suara yang, belakangan ini (khususnya pascavonis atas Pak Ahok), berirama polarisasi dengan dalih menunjukkan simpati kepada mantan gubernur. Dengan menuduh Pak JK mau berkhianat, itu berarti secara terbuka Anda menginginkan Presiden dan Wakil Presiden berkonflik.

Adu domba Anda itu sekarang memancing massa pendukung Pak JK bereaksi keras. Komunitas Sulawesi Selatan mengeluarkan pernyataan keras. Mereka tidak rela Pak JK diganggu. Bayangkan kalau massa pendukung Presiden Jokowi dan massa pendukung Wapres JK saling ingin menunjukkan martabat mereka dan sampai tergiring membuka front kegaduhan. Apa yang akan terjadi? Sangat berbahaya.

Lebih baik Anda tidak usah paranoid melihat siasat Pak JK untuk menurunkan temperatur sospol sekarang ini. Entahlah kalau Anda sengaja ditugaskan oleh episentrum kekuasaan untuk menggertak Pak JK.(*)

(Artikel ini adalah opini pribadi penulis, tidak ada kaitan dengan BBC).

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Opini Lainnya
Opini

Kode Sri Mulyani dan Risma saat Sidang MK

Oleh Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)
pada hari Kamis, 18 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sri Mulyani (dan tiga menteri lainnya) dimintai keterangan oleh Mahkamah Konstitusi pada 5 April yang lalu. Keterangan yang disampaikan Sri Mulyani banyak yang tidak ...
Opini

Tersirat, Hotman Paris Akui Perpanjangan Bansos Presiden Joko Widodo Melanggar Hukum: Gibran Dapat Didiskualifikasi?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --1 April 2024, saya hadir di Mahkamah Konstitusi sebagai Ahli Ekonomi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024. Saya menyampaikan pendapat Ahli, bahwa: ...