Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Jumat, 19 Mei 2017 - 15:13:04 WIB
Bagikan Berita ini :

Demi Stabilitas Ekonomi, Nasdem Minta Parpol Tak Bikin Gaduh

79johnnygplate.jpg
Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem Johnny G. Plate (Sumber foto : ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Anggota Komisi XI DPR Jhonny G Plate mengingatkan partai politik (parpol) untuk membuat kegaduhan demi menjaga stabilitas ekonomi.

Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPR RI tersebut mengajak parpol untuk mengapresiasi pemerintah pusat yang telah menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam LKPP Tahun 2015. Tindak lanjut itu masuk dalam paparan laporan BPK pada sidang paripurna DPR, hari ini, Jumat (19/5/2017).

"Kita apresiasi pemerintah pusat dan kami juga mengimbau kepada pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia," kata Jhony di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/5/2017).

Dia juga mengharapkan APBNP 2017 dapat lebih baik lagi ke depan. Oleh karenanya dia meminta parpol untuk tidak membuat kegaduhan demi menjaga kondusifitas perekonomian.

"Kami meminta para partai politik untuk menjaga stabilitas makro ekonomi," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua BPK Moenahadi Soerja Djanegara dalam pidatonya di rapat paripurna DPR menyebutkan pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi permasalahan yang menjadi pengecualian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2015.

"Pemerintah telah berhasil menyelesaikan Suspen yaitu perbedaan realisasi Belanja Negara yang dilaporkan Kementerian Lembaga dengan yang dicatat oleh Bendahara Umum Negara (BUN). Hal ini dilakukan dengan membangun single database melalui e-rekon dalam sistem informasi penyusunan LKPP yang lebih baik sehingga tidak ada lagi suspen pada LKPP Tahun 2016," ucap Djanegara.

Ia mengatakan, hasil pemeriksaan atas LKPP didasarkan pada hasil pemeriksaas atas Laporan Kewangan Kementerian Negara Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan BUN. Sebanyak 74 LKKL atau 84% memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

BPK juga memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 8 LKKL (9%) dan opini Tidak Memberikan Pendapat 6 LKKL (7%) opini WDP atas 8 LKKL dan opini TMP atas 6 LKKL tetsebut tidak berpengaruh secara material terhadap LKPP Tahun 2016.(plt)

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Berita Lainnya
Berita

TKN Akan Gelar Nobar Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 19 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran bakal menggelar acara nonton bareng sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2024. Acara itu akan digelar secara sederhana bersama ...
Berita

Kemenhub Catat Arus Mudik-Balik Lebaran 2024 Capai 242 Juta Orang

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melaporkan pergerakan secara nasional angkutan arus mudik-balik Lebaran 2024 mencapai 242 juta orang. Kemenhub menilai pelaksanaan ...