JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menolak terlibat secara langsung bertemu tim sinkronisasi Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Menurut Djarot, pihaknya sudah memberikan mandat kepada Sekretaris Daerah (Sekda) dan Bappeda DKI.
‎
"Tim sinkronisasi biar dengan Sekda dengan Bappeda. Karena kita lebih banyak di tatanan kebijakan," kata Djarot di Balaikota, Jakarta, Senin (22/5/2017).

Meski begitu, Djarot menegaskan tidak akan lepas tangan. Dia akan tetap mengawal pertemuan tersebut. Pasalnya, dirinya tidak mau disalahkan jika kelak ada kebijakan yang dipersoalkan.

Sebab, kata dia, penandatanganan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) masih menjadi tanggungjawabnya.

"Karena nanti yang tandatangan KUA PPAS adalah kami. Sedangkan untuk RAPBD untuk pengesahan itu yang tandatangan Pak Anies dan Pak Sandi. Saya tak mau apa yang masuk di KUA PPAS sebagai penjabaran dari RKPD dan RPJMD itu kemudian dipersoalkan di kemudian hari. Saya tidak mau kalau sudah ditandatangani dan terjadi apa-apa itu dipersoalkan. Makanya harus clear," papar Djarot. (plt)