JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Pemerintah menginginkan ambang batas pengajuan calon presiden (presidential threshold) dibatasi sekitar 20 persen. Ketentuan tersebut masih menjadi salah satu poin krusial dalam revisi UU Pemilu.

"Mencalonkan presiden masak nol persen, kan harus dibuktikan dulu partai ini dapat suara atau tidak. Jadi kami sepakat tetap 20 persen," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo kepada wartawan di sela-sela pembekalan kepala daerah terpilih di kantor BPSDM Kemendagri, Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 8, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (22/5/2017).

Hal lain yang juga masih belum disepakati adalah soal sistem pemilu 2019. Beberapa fraksi ingin sistem pemilu terbuka, ada juga yang mau tertutup. Ambang batas partai boleh menempatkan kadernya di parlemen atau parliamentary threshold juga masih jadi pembahasan alot.

Pemerintah, kata Tjahjo, ingin agar parliamentary threshold 3,5 atau 4,5 persen.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengusulkan agar pengambilan keputusan terkait RUU Pemilu tidak perlu melalui voting di pansus atau pun paripurna.

"Kalau menurut saya ini sebaiknya jangan divoting, perlu ada konsolidasi dulu karena ini menyangkut masalah tokoh atau presiden, penting, orang nomor 1 Indonesia, sehingga barangkali, semakin banyak pertimbangan menuju kesempurnaan tidak ada salahnya," ujar Taufik di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (19/5/2017).

Seperti diketahui, ada empat fraksi yang menginginkan angka PT 20 persen, yakni PDIP, Golkar, NasDem, dan PKS. PKB mengusulkan jalan tengah di angka 5 persen. Sisanya masih ingin nol persen atau mengikuti angka ambang batas parlemen.

"Kalau calon yang sudah difilter sedemikian rupa oleh partai tapi bahwa tokoh itu kredibel, kapabilitasnya baik, itu sah-sah juga. Sehingga menurut saya, karena ini grey area keputusan masing-masing parpol kita harapkan ini ketemunya ada di titik resultan itu," kata Taufik.(yn)