JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Ketua Umum PPP Romahurmuziy mengaku, partainya mengusulkan agar ambang batas Parlemen (parliamentary threshold) dibatasi 3,5 persen.

"Threshold kita tetap pada posisi sebaiknya tidak merubah apa yang sudah harmoni karena Pileg 2009 dan 2014 kemarin sudah dijalankan baik. Saya kira tidak ada salahnya kita pertahankan threshold 3,5 persen," kata politikus yang akrab disapa Romi itu di Hotel Ibis Cawang, Jakarta Timur, Rabu (24/2017).

Apa lagi, lanjut Romi, Pileg dan Pilpres 2019 nanti akan berlangsung serentak.

"Bagi PPP Pilpres tidak perlu kemudian mempersulit dengan threshold tinggi-tinggi," kata Romi.

Anggota Komisi XI DPR ini mengingatkan, pada Pemilu 2004 lalu, dimana Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maju sebagai calon presiden dengan threshold hanya 4 persen.

"Jadi PPP dalam posisi mendorong untuk menyamakan threshold parlemen dan threshold presiden," tandasnya.

Diketahui, persoalan presidential thresholdalias ambang batas persyaratan calon presiden masih menjadi tarik-ulur dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu. Fraksi-fraksi di Pansus RUU Pemilu DPR belum sepakat terkait dengan besaran presidential threshold.

Beberapa fraksi ingin presidential threshold nol persen, ada juga yang menghendaki 20 persen. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ingin ambang batas pencapresan di angka 20 persen.

"Mencalonkan presiden masak nol persen, kan harus dibuktikan dulu partai ini dapat suara atau tidak. Jadi kami sepakat tetap 20 persen," kata Tjahjo.(yn)