Berita
Oleh Syamsul Bachtiar pada hari Minggu, 28 Mei 2017 - 08:42:22 WIB
Bagikan Berita ini :

Komisi XI Bantah Darmin Soal Utang Indonesia

19(PAN)HafizTohir.jpg
Achmad Hafisz Thohir (Sumber foto : Dokumen Teropongsenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Thohir tak sepakat dengan pernyataan Menko Perekonomian Darmin Nasution soal utang Indonesia masih dalam tahap aman meski telah menembus angka tiga ribu enam ratus triliun rupiah.

"Memang betul rasio utang pemerintah RI masih kecil bila dibanding PDB (30%) tapi jangan lupa bahwa PDB itu bukan satu-satunya tolok ukur," ujar wakil ketua Komisi XI DPR RI itu saat dihubungi di Jakarta, Minggu (28/05/2017).

Adapun, lanjut dia, pernyataan Darmin yang merujuk pada negara-negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat yang dikatakannya rasio utangnya lebih dari dua ratus persen, maka, pernyataan tersebut sangat tidak relevan jika dibandingkan dengan Indonesia yang jauh sekali cadangan devisanya.

"Apalagi jika dikaitkan dengan Jepang yang rasio hutangnya sudah 200%. Indonesia tidak memiliki cadangan devisa yang besar sebagai pengaman pembayar hutang (devisa hanya +/- 110M $-1.440T sementara hutang negara. Aset negara yang tercatat juga relatif kecil, +/- 4000T dan kekayaan BUMN kita yang Rp 3800 triliun tersebut juga masih memiliki hutang hampir Rp 2000 Triliun sehingga asset yang kita miliki tidak cukup bagus jika kita jadikan patokan terhadap besaran hutang negara, yang kini sudah capai 3.667 triliun," papar dia.

"Yang jelas setiap tahun pemerintah mencetak hutang rata-rata 2.5% dari APBN kita selama 3 tahun terakhir bahkan sejak 2011," sambungnya.

Seperti diketahui, terang dia, Tahun 2016 saja utang bertambah Rp 310 triliun itu baru dari sektor pemerintah (belum termasuk sektor swasta yang tidak kecil).

"Ini tentu akan memberatkan neraca pembayaran karena rasio hutang terhadap aset lancar yang dimiliki tidak sekuat negara-negara yang tadi dikatakan memiliki hutang 200% dari PDB mereka. Contoh Jepang dan Amerika (mereka memiliki cadangan devisa yang jauh lebih besar)," tandasnya.

Saat ditanya sektor apakah yang paling banyak menyedot utang, Hafisz mengatakan sektor infrastruktur.

"Kalau kita lihat pembiayaan infrastruktur yang dibebankan kepada APBN itulah yang paling banyak menyedot dana, hampir sama besar dengan cetakan hutang luar negeri setiap tahun," ungkapnya.

"Seharusnya infrastruktur dibiayai oleh investasi swasta baik dalam negeri maupun investasi dari luar negeri (FDI) jika APBN ingin sehat," pungkasnya. (icl)

tag: #komisi-xi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement