Prinsip "Supremasi Sipil" atas militer adalah fenomena dunia. Amerika selalu jadi rujukan civilian democracy. Namun, Tiongkok juga adopsi prinsip supremasi sipil tersebut.

Di Tiongkok, tidak pernah ada tentara jadi presiden. Mao Zedong, Liu Xiao Qi, Deng Xiao Ping, Jiang Zemin, Hu Jin Tao dan Xi Jin Ping adalah sipil. Kepemimpinan sipil ini adalah legacy dari Mao Zedong's classic wisdom: "Political power grows out of the barrel of the gun. The party must always control the gun, the gun must never control the party”.

Dari sini, istilah "party army" tercipta. Konsep perangnya bernama "people's war". Tentaranya disebut People's Liberation Army atau Tentara Pembebasan Rakyat (PLA).

Jadi, klik ngaco sok American centris keliru bila mengira supremasi sipil adalah praktek negara demokrasi an sich.

Justeru, Amerika tidak pernah alergi terhadap militer. Supremasi sipil atas militer di Amerika, begitu juga di Tiongkok, tidak pernah berarti mengerdilkan peran militer dalam politik (apalagi pertahanan) seperti anasir penghasut berkedok LSM di Indonesia.

Amerika memang sukses memegang prinsip civilian democracy. Kendali sipil atas militernya kuat.

Militer sepenuhnya netral, jenderal profesional, small size standing army in peace time, subordinasi militer, penerimaan militer atas regulasi dan unwritten norms merupakan kunci sukses supremasi sipil Amerika.

Namun, partisipasi para jenderal dalam politik Amerika sama sekali tidak dianggap sebagai sesuatu yang "un-American" atau unconstitutional.

Sebaliknya, sejarah Amerika adalah sejarah mengenai relasi militer-civil, antara prajurit dan politik. Relasi ini diterima dan di-encouraged.

Pola pikir NGO liberal anti militer bersumber pada rasa takut para pendiri Amerika terhadap "British Sanding Army". The American's Declaration of Independence adalah ekspresi melawan King George III. Karena Sang Raja “kept among us, in times of peace, standing armies without the consent of our legislature.”

Yang ngga diketahui orang-orang macam Al Araf adalah publik sipil Amerika sangat menghormati jenderal-jenderal mereka.

Sejak awal, Amerika punya presiden George
Washington, "commander of the Continental Army in the American Revolution."

Kabinet Washington diisi sejumlah veteran perang seperti Henry Knox, Edmund
Randolph, Timothy Pickering, dan Alexander Hamilton.

Jadi, apa salahnya Jenderal Gatot Nurmantyo diundang dan datang ke acara Partai Golkar.

Tudingan Impartial atas Jenderal Gatot Nurmantyo bersifat serangan pribadi. Tidak profesional. Subjektif. Mengada-ada. Punya motif tidak baik.

Bagi saya, ini relasi civil-militer. Dan ini soal biasa. Jejak relasi civil-militer bisa ditelusuri dalam naskah Sun Tzu dan Carl von Clausewitz. Keduanya juga bilang organisasi militer adalah pelayan negara (servants of the state).

Seorang Panglima seperti Jenderal Gatot Nurmantyo pasti paham ini. TNI bukan "party army" Golkar seperti konsep Maoist.

TNI adalah salah satu institusi militer terbaik di dunia. Militer Indonesia, berkat Suharto's legacy, tidak pernah kudeta. Ngga seperti militer di Dahomey, Togo, Congo dan Uganda. Di Bolivia, tercatat 189x kudeta militer selama 169 tahun eksistensinya sebagai negara. Politik Thailand dan Philiphina berkali-kali diwarnai kudeta militer.

Kelompok pro supremasi sipil keblinger mesti menyadari bahwa militer dan sipil adalah "two distinct worlds and that they were fundamentally different from one another". Kalo belum paham, baca lagi bukunya James Burk: "Theories of Democratic Civil-Military Relations".

Ada batasan jelas agar supremasi sipil bisa dipertahankan. Yaitu, jangan terlalu jauh mengobok-obok militer. Sipil aktifis NGO hanya mengerti "dunia militer" dari permukaan saja.

Sebelum menghasut presiden supaya pecat Jenderal Gatot Nurmantyo, ada baiknya, mereka belajar lagi teori Soldier and the State (Samuel P. Huntington) dan The Professional Soldiers-nya Morris Janowitz.

Tanpa tahu military world, hasutan mereka akan picu backlash. Sipil jangan terlalu menekan TNI dengan segala macam jargon. Apa lagi sampe mendeskreditkan Panglima TNI. "Too much control over the military could result in a force too weak to defend the nation, resulting in failure on the battlefield. Too little control would create the possibility of a coup, i.e., failure of the government."

Era reformasi telah memungkinkan kontrol sipil atas militer. TNI sudah kembali ke barak. Perannya dalam politik praktis bersifat minimal.

Usaha obok-obok TNI dengan kedok "mengendalikan TNI" bisa dicurigai sebagai manuver memperlemah TNI. Thus, memperlemah pertahanan negara. Foreign powers, ekstrim kiri-kanan, setan gundul dan OPM tentu gembira bila TNI lemah.

LSM terbukti sukses berperan sebagai proxy foreign power menumbangkan Rezim Suharto dan menyingkirkan ABRI dari politik negara. Menurut Fadli Zon, sejak tahun 1995, USAID mengucurkan US$ 26 juta kepada 30 LSM untuk menjatuhkan Presiden Suharto. Michael Camdessus berkata, "We created the conditions that obliged President Suharto to leave his job". Jatuhnya Suharto sama artinya menyingkirkan ABRI.

Bagi saya, menyingkirkan Jenderal Gatot Nurmantyo sama saja berarti memperlemah TNI. Dan itu tidak bisa dibiarkan.(*)