JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan menilai organisasi Muhammadiyah adalah salah satu ujung tombak pergerakan masyarakat, pada masa pergerakan nasional.

Untuk itu, Anies berharap warga Muhammadiyah juga bisa menjadi ujung tombak pembangunan di Jakarta.

"Jika berbicara Jakarta, dan pembangunan masyarakat di Jakarta, jika disambungkan dengan kata praksis, relevansinya sangat tinggi. Memang sedikit lebih sulit yah katanya, tipikal Muhammadiyah berpikirnya sederhana namun ekspresinya rumit," kata Anies saat menghadiri Pengajian Ramadan PW Muhammadiyah DKI Jakarta di FEB Uhamka, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Sabtu (3/6/2017).

Secara terminologi, kalimat praksis merujuk kepada kata pengganti, untuk praktik atau aksi yang mengarah kepada tindakan sosial, katanya.

Anies berharap Muhammadiyah dapat membantu pemerintah, agar menjadi garda terdepan dalam mengajak warga, untuk bergerak ke arah yang lebih baik.

"Kami, pemerintah menyediakan platformnya dan warganya yang akan bergerak, Jakarta akan menjadi kota pertama yang bergerak disitu," katanya.

Pemikiran tersebut, tidak lepas dari pengalaman ketika Anies tinggal di Lebak Bulus. Warga Betawi dengan warga yang imigran, banyak sekali ketimpangan, dan banyak sekali aspeknya.

"Antara terdidik dengan tak terdidik, antara bekerja dengan tak bekerja, antara makmur dengan yang belum makmur," kata Anies.

Seperti yang dikatakan Anies saat kampanye, Jakarta bukan infrastruktur fisik, tapi Jakarta yang sebagai isinya manusia. Ia bersama Sandiaga, Wakil Gubernurnya ingin Jakarta yang fokusnya pada manusianya, tanpa mengesampingkan pada infrastruktur.

"300 ribu orang miskin diantara Jakarta yang terus berkembang ini, banyak penghasilan warga jakarta dibawah satu juta rupiah. Pendidikan dan kesehatan pasti akan jadi kebutuhan, yang dikesampingkan jika pendapatan warganya minim," kata Anies.

Dengan mempertimbangkan peran praksis warga Muhammadiyah, seperti masa lampau, dia ingin Jakarta warganya terlibat dan bergerak. Pergerakan yang dimaksud, dalam arti warga Jakarta diikutsertakan dalam program pemerintah, bukan hanya menjadi penonton. (Ant/icl)