JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Politisi Partai Hanura Dadang Rusdiana mengatakan, partainya tetap menginginkan Presidential Threshold (PT) sebesar 10-20% dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu. Meski demikian, Hanura siap berkompromi dengan fraksi-fraksi lain di DPR.

"Ya di kisaran 10 sampai 20 persen. Tapi sebenarnya angka berapa pun tidak ada dasarnya. Karena kan Pileg dan Pilpres berbarengan. Kalau pun ditetapkan angka berapa, basis hasil pileg yang akan digunakan hasil pemilu yang mana, 2014? Kan nggak mungkin. Jadi akhirnya ini semua tergantung kesepakatan," kata Dadang saat dihubungi TeropongSenayan, di Jakarta, Rabu (14/6/2017).

Fraksi Hanura, kata Dadang, siap berkompromi dengan fraksi-fraksi di DPR untuk mencari jalan keluar.

"Ya dalam politik kan harus ada titik temu," ucapnya.

Dia berharap RUU pemilu segera selesai dalam waktu yang telah ditentukan.

"Ya tentu kita menginginkan segera selesai dan menghasilkan sistem pemilu yang semakin berkualitas dengan penyelenggara yang semakin profesional dan jujur," tandasnya.

Sebelumnya Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu menunda pengambilan keputusan lima isu krusial yang seharusnya dilakukan pada Selasa (13/6/2017) karena ketidakhadiran Kementerian Dalam Negeri yang mewakili pemerintah.

Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy yang memimpin rapat pada pukul 14.00 WIB sempat menskors rapat hingga pukul 15.30 WIB.

Pembatalan pengambilan keputusan dilakukan karena pihak pemerintah tidak hadir.Rapat diputuskan akan dilanjutkan pada Rabu (14/6/2017). (plt)