JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) menyerukan masyarakat, khususnya umat Islam untuk mengawal sejumlah kasus korupsi.Ketua Umum Gerakan HMS Sasmito Hadinagoro menuntu agar kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dituntaskan, dengan spirit perang badar di bulan Ramadhan.
“Di bulan suci ini, mari kita mantapkan semangat perang melawan korupsi yang kian merajalela di negeri ini,” ujar Sasmito di sela-sela acara silaturahmi dan buka puasa bersama serta santunan anak yatim di Sekretariat Gerakan HMS Komplek Hankam, Joglo, Kembangan, Jakarta Barat, Sabtu (17/6/2017).
Dalam acara silaturahmi Keluarga Besar HMS ini hadir sejumlah tokoh nasional seperti Lily Wahid, Ketua Dewan Pembina Gerakan HMS Mayjend TNI (Purn) Syamsu Djalal dan Laksama (Purn) Slamet Soebijanto serta sejumlah wartawan senior.
Dalam tausiahnya, Sasmito kembali mengingatkan publik untuk bersama-sama mengawal roda pemerintahan agar politik anggaran benar-benar berpihak kepada rakyat. Sejauh ini, politik anggaran meminggirkan kepentingan rakyat kecil. Sementara para konglomerat terus mendapat fasilitas dari negara.
“Gerakan HMS telah lama mengamati perilaku para pemegang otoritas keuangan negara sejak terjadinya mega skandal perbankan tahun 1998 sampai dengan era reformasi sekarang ini. Dana APBN yang berasal dari pajak rakyat hasil jerih payah kontribusi puluhan juta petani tidak dihargai selayaknya,” tegasnya.
Terbukti, ujar Sasmito, alokasi anggaran untuk rakyat dalam perbaikan irigasi tersier maupun sekunder sangat kecil. Karena itu, jangan bermimpi mewujudkan swasembada pangan seperti cita-cita Presiden Jokowi.
"Alokasi anggaran yang nilainya Rp 21 triliun tidak pernah diberikan ke petani. Sementara pada pengemplang fasilitas BLBI yang nilainya mencapai ratusan triliun hingga kini masih diberi subsidi bunga obligasi rekap,” imbuhnya.
Padahal sejumlah bank rekap yang telah menjadi milik swasta asing telah mendapatkan keuntungan.
Berdasarkan catatan Bank Indonesia, sampai akhir periode Presiden SBY, lebih dari Rp 900 Triliun dana APBN dipakai untuk bancakan para bankir melalui mark up subsidi bunga obligasi rekap ex BLBI ini. Ini terjadi, ungkap Sasmito, lantaran ada kolusi antara Menkeu dan Gubernur BI serta dilegalisir Komisi XI DPR.
“Kami mengajak rakyat yang peduli dengan bangsa ini bersama Gerakan HMS tetap berjuang membebaskan negeri dari “jerat utang abadi ex BLBI ribuan triliun,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kegiatan silaturahmi ini merupakan agenda rutin Gerakan HMS dalam memperkuat silaturahmi serta saling mendoakan satu sama lainnya.
”Di bulan suci Ramadhan ini, marilah kita bersama-sama menjalankan ibadah puasa dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Saya meyakini bahwa silaturahmi ini sangat penting karena akan memperpanjang umur. Makin banyak bertemu makin banyak doa diberikan," jelasnya.(yn)
