JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Partai Demokrat mempertanyakan keinginan pemerintah ambang batas presiden (presidential threshold/PT) harus 20 persen. Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu lebih memilih PT dihapuskan.

"Sungguh sulit dimengerti kalau ada partai-partai yang memaksakan presidential threshold tersebut dalam Pilpres 2019. Celakanya Presiden Jokowi pun justru juga bersikeras mendukung PT 20 persen tersebut," kata Wasekjen Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin, Selasa (20/6/2017).

Didi menduga, ambang batas presiden 20 persen untuk mencegah calon presiden dari partai kecil.

"Sehingga polemik pun berkembang, jangan-jangan ini untuk menjegal para calon presiden partai-partai kecil, mengebiri capres partai-partai pesaing," ujar Didi.

Selain itu, dukungan sebesar 20 persen dari partai yang memiliki kursi di DPR berdasarkan suara dari pemilu legislatif 2014 juga menurutnya sudah tidak relevan lagi.

"Selain itu tidak ada rasionalitasnya untuk digunakan kedua kali hasil Pileg 2014 dalam Pilpres berikutnya di tahun 2019. Sudah pasti dalam setiap lima tahun, peta kekuatan politik sudah berubah," kata Didi.

Sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang Undang Pemilu lagi-lagi menunda pengambilan keputusan terhadap lima isu krusial di RUU. Ketua Pansus Lukman Edy menjanjikan RUU akan rampung dan diparipurnakan tanggal 20 Juli 2017.

"Pansus sepakat paripurna 20 Juli. Dan tanggal 10 Juli pengambilan keputusan tingkat satu," kata Lukman di rapat Pansus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 19 Juni 2017.

Lukman mengatakan Pansus akan terus berupaya mengambil jalan musyawarah mufakat untuk lima isu tersebut, bukan dengan voting. Dia yakin musyawarah mufakat bisa dicapai.

Seperti diketahui, terdapat lima isu krusial yang belum juga diputuskan Pansus RUU Pemilu. Lima isu itu adalah sistem pemilu, sistem penghitungan suara, alokasi kursi per dapil, ambang batas parlemen dan ambang batas pencalonan presiden.(yn)