Tidak ada agenda politik yang jelas hadapi pilpres 2019 sehingga harus bermanufer rangkul kekuatan umat yang terrepresentasi di GNPF MUI. Bisa saja itu dilakukan karena koalisi partai penguasa sudah kedodoran di berbagai laga pilkada belum lama ini. Terutama PDIP yang kader dan calon-calon kepala daerahnya kalah telak di berbagai tempat.

Mestinya ini menjadi sebuah perhitungan akan kekuatan umat yang sudah diperhitungkan oleh penguasa yang selama ini gunakan politik belah bambu terhadap umat mayoritas. Tapi nyatanya kekuatan itu tidak di kelola dengan cerdas sehingga harus bertandang ke Istana.

Momen Idul Fitri ini pun di manfaatkan maksimal oleh Jokowi untuk mencoba merangkul kekuatan umat melalui delegasi Ustadz Bakhtiar Natsir (UBN) dkk.

Tapi, baik Jokowi maupun UBN salah hitung akan manuver mereka. Umat sudah sangat cerdas dan mahfum dengan manufer atas situasi sekarang.

Ada sejumlah hal yang mesti di hitung oleh Istana maupun GNPF MUI (UBN dkk).

1. Popularitas Presiden Joko Widodo, makin ke dodoran dengan pembelaan membabi buta terhadap Ahok dalam kasus Al Maidah 51. Dan sejumlah kasus Ahok yang di usut KPK. Meski Istana membantah. Contohnya apa? Meski diputus salah dan ditahan, tapi apakah Ahok di Mako Brimob? Kalau di eksekusi Jaksa mestinya di Lapas. Bukankah ini bentuk ketidakadilan hukuman? Bukan ini adalah bentuk perlindungan Istana (Jokowi?). Pengadilan dan penahanan Ahok di anggap sandiwara.

2. Umat menganggap cara perlakuan istimewa Presiden Joko Widodo terhadap mantan Wagubnya itu (Ahok), sebenarnya bisa saja untuk lindungi diri nya sendiri. Karena dalam sejumlah kasus seperti Sumber Waras dan Reklamasi serta bus TransJakarta, nama mantan Walikota Solo itu santer di sebut.

3. Kriminalisasi ulama, dan fitnah terhadap tokoh Senior dan Reformasi karena sikap kritisnya terhadap pemerintah dan penangkapan dan pemenjaraan sejumlah aktifis muslim sangat melukai hati dan perasaan umat Islam.

4. Tiga faktor di atas pasti menggerus pencitraan yang selama ini menjadi modal besar untuk masuki Istana. Dan pencitraan itu ternyata tidak berpengaruh baik dari Istana maupun partai-partai koalisi pendukungnya seperti (PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, Hanura, PKB). Terutama PDIP, sebagai partai Jokowi, yang kalah telak di berbagai Pilkada.

5. Presiden Joko Widodo dan koalisi partai dan pendukungnya sudah pasti akan mencari cara untuk merayu imat dan mendekati ulamanya. Termasuk menerima UBN dari GNPF MUI dan teman-temannya. Padahal sebelumnya sangat di musuhi sekali. Umat sangat memahami itu semua.

6. Pertemuan UBN dan GNPF MUI terlihat seperti jalan sendiri dengan agendanya. Itu terlihat dengan di panggilnya Ustadz Sambo ketua Alumni 212 ke Yogya oleh Pak Amien Rais. Karena bagaimanapun kriminalisasi ulama terutama HRS dan upaya pembusukan terhadap diri Pak Amien masih saja berlangsung.

7. Apalagi setelah pulang dari Istana ada pernyataan UBN yang memuji ekonomi pemerintah. Padahal berbagai kebijakan ekonomi salah yang menyeret negara ke arah kebangkrutan dan mencekik sangat di rasakan oleh orang-orang kecil yang nota bene adalah umat mayoritas

8. Apakah trik permainan seperti itu yang sedang di mainkan oleh UBN dkk ke Istana tidak dianggap sebagai upaya adu domba dan pecah ulama dengan umat? Apalagi sejumlah media online umat menyayangkan pertemuan itu. Meski ada kekecewaan dari sejumlah kalangan pendukung Jokowi tapi umat akan lebih banyak dirugikan. Karena persatuan dan kekompakan Umat dan ulama terpecah. Apakah trick rekonsialiasi semacam itu yang di inginkan?

9. Ada kesan kuat dari sejumlah kalangan bahwa terdapat semacam rivalitas kepemimpinan umat dalam soal gerakan dan ada upaya penggembosan terhadap kharisma HRS dengan pemunculan UBN? Hal ini mesti di jawab. Jika tidak, trik dan strategi lawan akan membongkar dan mematahkan kekuatan dan persatuan umat dalam gerakan bela kebenaran dan keadilan.(*)