JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Panglima Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Munarman meminta semua pihak tidak menyalahartikan pertemuan GNPF dengan Presiden Jokowi untuk mengawal perkara.
Menurutnya, pertemuan GNPF MUI dengan Jokowi murni karena ada kesenjangan persepsi. Sehingga, lanjut Munarman, ruang dialog tersebut dibutuhkan untuk mengentaskan segala bentuk persoalan.
"Jangan dipersepsikan sebagai pengawalan perkara (kasus Habib Rizieq dan kriminalisasi ulama)," kata Munarman dalam konferensi pers di AQL Islamic Center, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (27/6/2017).
Sementara itu, Munarman menegaskan, GNPF tidak pernah melakukan pembahasan dengan Jokowi di luar persoalan bangsa, khususnya yang menimpa umat Islam.
"Tidak ada pertemuan pendahuluan yang bersifat mikro. GNPF MUI tetap berada di barisan umat Islam," tuturnya. (plt)