JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil ketua Komisi VIII DPR RI, Iskan Qolba Lubis menilai, sikap pemerintah yang meminta agar ekstra kulikuler Rohis (Rohani Islam) di sekolah-sekolah diawasi, bisa disalahgunakan untuk membungkam suara-suara kritis terhadap pemerintah.
Di era demokratisasi sekarang ini, kata Iskan, tidak layak jika Kementerian Agama bertindak sebagai penafsir tunggal kebenaran.
"Keberadaan Rohis telah banyak membentengi para siswa-siswi di sekolah-sekolah dari berbagai pengaruh negatif pergaulan, seperti narkoba, seks bebas, dan LGBT. Selama ini citra anak-anak Rohis dikenal menjunjung kesalihan dan akhlak yang baik di sekolah," kata Iskan saat dihubungi di Jakarta, Senin (10/7/2017).
Anggota legislatif dari Fraksi PKS, daerah pemilihan Sumatera Utara 2 itu menambahkan, alangkah baiknya keberadaan Rohis di sekolah-sekolah mendapatkan dukungan optimal dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama.
"Sehingga makin banyak anak-anak muda yang tertarik pada kajian keislaman dan mempraktikkan gaya hidup, dan akhlak islami di masyarakat," ujarnya.
Ada pun terkait bantahan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam akun Twitternya yang menyatakan, bahwa dirinya justru mengajak para kepala sekolah dan guru untuk memberi perhatian besar agar siswa tak mendapat ceramah-ceramah yang bertentangan dengan ajaran agama.
Menurut Iskan, bantahan Menteri agama itu malah membuktikan bahwa selama ini telah ada semacam kecurigaan dan upaya menghambat aktivitas Rohis di lapangan, salah satunya dengan alasan mencurigai isi ceramah.
"Jika menteri agama beranggapan bahwa selama ini ada indikasi ceramah-ceramah keagamaan di lingkungan Rohis ada yang bertentangan dengan ajaran agama, maka harus dijelaskan seperti apa. Jangan sampai kementerian agama menjadi penafsir tunggal kebenaran," paparnya. (icl)