JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Presidium Relawan Anies-Sandi, Tom Pasaribu menilai pergantian pejabat eselon 2 yang dilakukan Djarot kental nuansa balas dendam.
"Jadi, selain melanggar UU Nomor 5/2014, ini juga ekspresi dari seorang yang emosional dan balas dendam," ujar Tom kepada wartawan, Rabu (12/7/2017).
Tom menyarankan, Djarot mau belajar dengan kebesaran jiwa mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso (Bang Yos) saat proses transisi terhadap Fauzi Bowo (Foke).
"Saat itu, masa transisi pergantian dari Bang Yos ke Pak Foke begitu baik dan kondusif. Tidak ada upaya-upaya menganggu pejabat di lingkungan Pemda. Sehingga tidak gaduh seperti sekarang," jelas Tom.
Keduanya, lanjut Tom, ingin memastikan agar persoalan dalam masa transisi tugas tersebut dapat berjalan lancar. "Kesadaran beliua kepada kepentingan bangsa dan negara terbukti mampu mengalahkan ego-ego politik praktis sesaat, bukan seperti sekarang ini (Djarot) kasar banget," jelas Tom.
Padahal, kata dia, perombakan pejabat akan menimbulkan korban pejabat yang sebenarnya tak berdosa apapun terkait dengan kinerja.
"Sebaiknya, jangan sampai anak buah yang jadi korban. Anehnya lagi, Mendagri Tjahjo Kumolo kabarnya sudah mengamini perombakan pejabat. Padahal itu jelas melanggar. Melanggar kok kompak!," cetus Tom.
"Jadi, tidak bisa dihindari kesan adanya pihak-pihak tertentu yang bermain dalam perombakan pejabat ini. Bisa saja mereka ingin menempatkan orang-orangnya atau karena diuntungkan secara materi, istilahnya nanem orang sebelum minggat," ungkapnya.
"Aroma Pilgub 2017 masih sangat kental. Karena saya melihat pejabat-pejabat eselon 2 yang diganti merupakan gerbong dari Cagub rival Ahok-Djarot di Pilgub lalu. Dan kenapa Walikota yang mau pensiun malah tidak diganti?. Atau pejabat-pejabat yang bermasalah hukum juga tidak diganti?. Apakah karena pejabat-pejabat itu karena berjasa menjadi pendukungnya saat Pilgub 2017 lalu? ," ujar Tom penasaran.
Tak lupa, Tom menyarankan, agar Djarot sebaiknya tidak mengulangi kesalahan Gubernur DKI sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang rajin melakukan bongkar pasang pejabat hampir setiap enam bulan sekali.
"Sebaliknya Djarot harus berupaya memperbaiki kesalahan Ahok soal pengangkatan dan pemberhentian pejabat bukan malah mengulanginya. Kita berharap Anies-Sandi yang akan memimpin DKI Jakarta periode 2017-2022 mendatang agar menerapkan kebijakan perombakan pejabat sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku," jelas Direktur eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I) itu. (icl)
