JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Penerbitan perppu ormas oleh pemerintah terus menuai bola panas. Anggota Dewan Pengarah UKP Pembinaan Ideologi Pancasila Ahmad Syafii Maarif, menduga bahwa isu perppu ini adalah bahan yang seksi untuk digoreng buat Pemilu 2019.
"Kan dibilang melawan Umat Islam, Islam yang mana?" ujar pria yang akrab disapa Buya itu, usai bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/7/2017).
Menurutnya, dengan opini tersebut, beberapa pihak pasti akan mengambil untung untuk kepentingan Pemilu 2019 mendatang. "Ini semua digoreng isu ini untuk 2019, dan Presiden Jokowi enggak perlu itu," ucap Buya Syafii.
Tidak hanya soal Perppu Ormas, Buya Syafii sudah menduga ada tujuan yang tidak sehat melalui pembentukan opini lain, misalnya ketika Presiden Jokowi membawa keluarganya saat melakukan kunjungan kenegaraan.
"Dia enggak punya beban apa-apa, dan juga enggak korup, dan juga bukan pengusaha besar. Dia mebel apa gitu lah. Tapi kan karena Presiden bawa anak sedikit, bawa cucu, sudah ramai. Tujuannya itu jadi tidak sehat. Ini suasana tidak sehat," katanya.
Buya Syafii menyarankan pihak yang tidak setuju Perppu Ormas, sebaiknya membawanya ke ranah pengadilan, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. "Tapi kalau apa nanti dibawa saja ke pengadilan," ucapnya.
Perppu tentang Ormas mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Presiden, sehingga wadah untuk merevisinya ada di DPR, ketika Preppu tersebut akan dijadikan undang-undang. "Atau di parlemen nanti," sambungnya.
Buya Syafii mengaku heran mengapa banyak pihak bereaksi ketika Perppu Ormas diterbitkan. Padahal, menurutnya ormas yang bertentangan dengan Pancasila seperti HTI, adalah ancaman.
"Anda mbok lihat dokumen tertulis HTI. Dilihat, dibaca apa yang mau dilakukan di Indonesia. Walau itu omong kosong, utopia, tapi itu rencananya. Saya sudah berkali-kali berdebat dengan jubirnya itu, yang bernama Ismail Yusanto," papar Buya Syafii. (aim)