JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Setelah Ketua Umum Golkar Setya Novanto dijadikan tersangka dalam kasus e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka yang berpeluang mendampingi Jokowi di Pemilu 2019 di internal parpol koalisi pendukung pemerintah sebagai Cawapresnya antara lain Ketua Umum DPP PKB A. Muhaimin Iskandar.

Hanya saja PKB harus kerja keras untuk mendulang suara pemilu khususnya di luar Jawa.

"Ya, yang berpeluang di internal parpol koalisi pendukung pemerintah pasca Setya Novanto dijadikan tersangka oleh KPK, memang Muhaimin Iskandar. Masalahnya, sanggupkah PKB kerja keras untuk meningkatkan elektabilitas Cak Imin sebagai Cawapresnya Jokowi di 2019 itu," tegas Direktur Lima, Ray Rangkuti pada wartawan di Jakarta, Selasa (18/7/2019).

Menurut Ray, ketika UU Pemilu nantinya diputuskan dengan ambang batas atau presidential threshold (PT) pencapresan itu 10 % - hingga 15 %, setidaknya akan ada 5 pasangan Capres yang akan bertarung di pemilu 2019 itu.

Tapi, ambang batas itu tidak menjadi alasan utama seseorang bisa nyapres atau tidak. Mengapa? Karena semua akan kembali pada elaktabilitas.

"Jadi, PKB harus kerja keras untuk meningkatkan elektabilitasnya Cak Imin tersebut. Memang, bisa disebut mewakili basis massa NU, juga harus mampu meyakinkan para kiai NU khususnya para kiai sepuh yang sangat disegani di NU. Selain itu, penyebaran basis massa di luar NU khususnya di luar Jawa," ujar alumni UIN Syahid Jakarta ini.

Sebelumnya parpol koalisi pendukung pemerintah (PDIP, Golkar, PKB, PPP, NasDem, dan Hanura) siap mengusung Jokowi kembali sebagai Capres di pemilu 2019.

Golkar salah satu parpol yang aktif dan terus mendorong Jokowi sebagai capres 2019 tersebut.

Namun, setelah Setya Novanto yang juga Ketua DPR RI dijadikan tersangka kasus e-KTP oleh KPK pada Senin (17/7/2017) malam, maka kader di internal parpol koalisi yang berpeluang antara lain Abdul Muhaimin Iskandar. Bagaimana langkah Golkar selanjutnya? "Kita tunggu saja," pungkas Ray Rangkuti. (icl)