JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) mempersilakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menggugat ke pengadilan jika tak terima dibubarkan.

"(Pembubaran) Itu kan terbuka untuk diperiksa kemudian oleh pengadilan apabila dilanjutkan ke pengadilan. Kalau tidak setuju ya gugat," kata JK, Rabu (19/7/2017).

Kementerian Hukum dan HAM resmi mencabut status badan hukum HTI.

Menurut JK, pemerintah memiliki kewenangan untuk membubarkan HTI, seperti termuat dalam Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas, yang menggantikan UU nomor 17 tahun 2013.

"Berdasarkan Perppu itu (pemerintah) punya kewenangan," tambahnya.

JK menambahkan, jika HTI mengajukan gugatan maka pemerintah akan menyiapkan tim hukum untuk mengadapi gugatan tersebut.

Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum ormas HTI mulai tanggal 19 Juli 2017. Kemenkumham memiliki kewenangan legal administratif dalam aturan pengesahan perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan (ormas).

Pencabutan SK telah dilaksanakan pada Rabu, 19 Juli 2017 oleh pemerintah. Pemerintah mengatur penindakan dan sanksi kepada ormas melalui Perppu No. 2 Tahun 2017.

Tindakan tegas diberikan kepada perkumpulan/ormas yang melakukan upaya atau aktivitas yang tidak sesuai dengan kehidupan ideologi Pancasila dan hukum NKRI. Pemerintah juga meyakinkan pencabutan SK Badan Hukum HTI bukanlah keputusan sepihak. Melainkan hasil dari sinergi badan pemerintah.(yn)