Berita
Oleh Syamsul Bachtiar pada hari Rabu, 19 Jul 2017 - 14:42:55 WIB
Bagikan Berita ini :

Fraksi Gerindra Tolak Usulan PMN untuk PT KAI

2abdul-wachid_gerindra.jpg
Abdul Wachid (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Wachid menegaskan, fraksinya menolak pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT KAI sebesar Rp 2 triliun.

Dana sebesar itu diusulkan Kementerian BUMN untuk proyek Light Rail Transit (LRT).

"Kalau anggaran dibuat untuk proyek melulu. Fraksi partai Gerindra menolak keras PMN," kata Wachid saat dihubungi di Jakarta, Rabu (19/07/2017).

Menurutnya, selama ini anggaran negara hanya dihabiskan untuk proyek-proyek yang lebih menyentuh kalangan menengah keatas termasuk proyek LRT itu.

"Sementara anggaran untuk subsidi rakyat kecil dikurangi, dipindahkan untuk alokasi infrastruktur yang tidak menyentuh rakyat kecil salah satunya untuk LRT Jabodetabek. Walaupun arahnya untuk mengatasi kemacetan, tapi LRT yang bisa menikmati hanya masyarakat kelas menengah ke atas, tidak rakyat kecil," sindir ketua DPD Partai Gerindra Jateng itu.

Padahal, sambung Wachid, rakyat kelas bawah inilah yang butuh bantuan transportasi murah guna mengentaskan kemiskinan.

Jadi, kata dia, jangan aneh ketika kondisi APBN saat ini tidak menggembirakan karena akibat pemerintah tidak memahami penggunaan anggaran APBN agar tepat sasaran.

"Makanya kondisi sekarang APBN kita naik terus dari uang Hutang, tapi kemiskinan semakin tambah. Karena cara menerapkan anggaran tidak sesuai filosofinya," sindirnya.

Seperti diketahui, dalam RDP antara PT KAI Selasa (18/07/2017) kemarin dengan Komisi VI, PT KAI mengajukan anggaran PMN untuk proyek LRT sebesar Rp 2 triliun.(yn)

tag: #bumn  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Berita Lainnya
Berita

MK Jamin Tak Ada Deadlock saat Pengambilan Keputusan Sengketa Pilpres

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 18 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mahkamah Konstitusi (MK) menjamin tidak akan ada deadlock dalam pengambilan putusan sengketa Pilpres 2024. Saat ini, Hakim Konstitusi masih melaksanakan rapat ...
Berita

Pemprov DKI Jakarta Apresiasi Bank DKI Penyumbang Dividen Terbesar

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pemprov DKI Jakarta melalui Kepala Badan BP BUMD Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono menyampaikan apresiasi atas kontribusi Bank DKI sebagai Badan Usaha Milik ...