JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Internal Partai Golkar DKI bergolak. Desakan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) mulai bergulir cukup kencang, setelah Ketua DPD Golkar DKI Fayakun Andriadi dicekal selama enam bulan kedepan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Pencekalan tersebut, berkaitan dengan posisinya sebagai saksi tersangka Nofel Hasan dalam kasus korupsi pangadaan satellite monitoring di Bakamla RI.

Anggota Dewan Pakar DPP Partai Golkar Indra J Piliang menyatakan, dorongan Musdalub di internal cukup deras demi menyelamatkan partai berlamban pohon beringin di Ibu Kota.

Sebab, menurut dia, Jakarta merupakan barometer politik nasional, sehingga tidak elok dipimpin orang yang sedang diduga tersangkut persoalan tindak pidana korupsi.

"Ini berpengaruh sama elektoral partai. 2019 kurang dari dua tahun. Makanya harus diganti," kata Indra, Kamis (20/7/2017).

Politikus muda Partai Golkar itu menjelaskan, jika merujuk fakta integritas Fayakun lebih baik mengundurkan diri dari Ketua DPD. Nanti, ditunjuk Pelaksana tugas (Plt) untuk memeprsiapkan Musyawarah daerah (Musda) dan konsolidasi.

Namun, mekanisme partai jika tidak ingin mundur baru dilakukan Musdalub.

"Kalau penunjukan Plt tidak harus Musdalub. Ini lebih mudah. Makanya, saya sarankan Fayakun mundur saja," bebernya.

Sebab, dia menegaskan, suara Partai Golkar terus menurun tajam sejak Pemilu 2009 dan 2014 di ibu kota. Karena itu, demi kebaikan beringin di Jakarta agar Pemilu 2019 bisa masuk tiga besar.

"Elektoral Golkar lemah dari tahun ke tahun. Harus ada perbaikan," tandas Indra.‎

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, KPK juga mencekal seseorang dari pihak swasta, Erwin Arief.

"Pencegahan ke luar negeri terhadap dua orang. Pertama, Fayakhun adalah anggota DPR dan Erwin Arif swasta," kata Febri, Jakarta Selatan, Kamis (20/7/2017).(yn)