Langkah KPK mentersangkakan Setnov itu rupanya tidak serius. KPK dapat di mainkan Istana untuk mengikat Golkar agar tidak lari dari kekuatan koalisi menghadapi Pilpres 2019. Selain Golkar juga PKB, PPP, "diikat". Ada gelontoran duit Rp 1,5 T terhadap basis tradisional PKB, PPP dengan legalitas partai. Kalau Nasdem dan Hanura tidak mungkin lari koalisi karena mutual simbiosis, politik dan kekuasaan.

Jika analisa di atas benar, maka KPK dapat diperalat oleh Istana. Ini adalah suatu perbuatan konyol. Karena KPK sewaktu waktu dapat di jadikan alat politik dan kekuasaan. Apakah karena Istana punya bukti keterlibatan Ketua KPK dalam kasus E-KTP, sehingga Agus disandera Istana dan di paksa lakukan tersangak terhadap Setya Novanto?

Kalau melihat peta Pilpres 2014, di mana Golkar, PPP dan PAN berada di kubu Prabowo lalu menyeberang ke kubu Jokowi, karena iming-iming kursi dan transaksi-transaksi politik dan kekuasaan lainnya, maka Istana berupaya mengikat ke tiga veteran Prabowo di Pilpres 2014. Rupanya PAN cerdik, dan tidak terjebak dalam taktik Istana gunakan Presidential Threshold 20%.

Pilihan PAN itu sangat beralasan, karena melihat tergerusnya dukungan publik terhadap Presiden Jokowi yang tercermin dari kasus Ahok, Perppu Ormas dan perlakuan Rezim terhadap Ulama dan Aktifis. Maka kalkulasi dan pilihan PAN tidak mendukung Presidential Threshold adalah cerdas.

Sikap PAN itu tidak perlu di tanggapi gusar oleh Presiden Jokowi dan tidak perlu di ungkap ke Publik. Sebagai partai politik, PAN punya hak demokrasi dan Konsitusional untuk tidak dukung Presidential Threshold. Dan cara Jokowi bicara dukungan PAN sebelum voting di DPR memperlihatkan ke takutan dan tidak matang dalam politik.

Jokowi harus membedakan sebagai Presiden dan bukan sebagai Pimpinan Koalisi Partai Politik Pendukung Pemerintah. Sikap Jokowi itu cerminkan tidak paham demokrasi dan tidak paham politik. Dan sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan apakah akan menggusur PAN dari Kabinet?

Soal tersangkanya Ketum Golkar dan Ketua DPR, Setya Novanto jelang Paripurna DPR soal Threshold, juga dapat di maknai sebagai upaya Istana menekan Golkar agar tidak lari. Maka, meski Setnov tersangka dalam kasus KTP elektronik, Golkar tetap dukung Jokowi pada pilpres 2019. Dukungan Golkar dalam statement sebelum Paripurna dan Presidential Threshold 20% berbuah manis. Nama Novanto tidak masuk dalam tuntutan terhadap para tersangka kasus E-KTP dalam persidangan. Padahal ancaman penjara terhadap Novanto seperti yang di umumkan sendirian oleh Ketua KPK, Agus Raharjo adalah seumur hidup.

Jika upaya Pra Peradilan Novanto atas kasus tersangka dirinya ini, berhasil, maka Novanto akan tetap sebagai Ketum Golkar dan Ketua DPR. Makanya, meski Ketumnya tersangka, Golkar tidak lakukan Munaslub untuk pergantian ketum nya. Juga DPR tidak lakukan pergantian pimpinan, karena UU MD3, di mungkinkan tidak akan lakukan pergantian pimpinannya.

Tapi ada satu hal, melihat penetapan Presidential Threshold 20 % oleh DPR untuk Pilpres 2019, bisa sangat tidak menguntungkan bagi Koalisi Istana, karena banyak blunder Pemerintahan Jokowi yang bikin rakyat marah dan kecewa.(*)