‎JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Pengamat politik Universitas Nasional Yusuf Wibisono menilai, musyawarah daerah luar biasa (Musdalub) merupakan langkah tepat guna meredam kisruh di internal Golkar DKI.

Hal menyusul dicegahnya Ketua DPD DKI Partai Golkar Fayakun bepergian ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).‎

Yusuf melanjutkan, untuk Golkar di Jakarta memang perlu dilakukan evaluasi kinerja pengurus DPD I dan DPD II.

"Mesin mereka selama ini tidak jalan. Ini terlihat jelas," kata Yusuf di Jakarta, Sabtu (22/7/2017).

Apalagi, ungkapnya, ditambah pencekalan Fayakun. Menurutnya, tak bisa dipungkiri kasus tersebutt dipastikan akan menganggu jalnnya konsolidasi partai.

Sebab, lanjut Yusuf, bagaimana pun, berusuan hukum dengan KPK psikologis politikus pasti sangat terganggu.

"Jadinya, sangat logis mereka tidak akan fokus menjalankan roda organisasi. Jadi, kalau jalan terbaik Musdalub ya harus segera dilakukan, Pileg 2019 sudah didepan mata," ujar mantan aktivis HMI itu‎.

Diketahui, internal Partai Golkar DKI beberapa hari terakhir terus bergolak. Desakan Musdalub terhadap Fayakun Andriadi bergulir cukup deras.‎
‎
Pencekalan orang nomor satu di partai berlambang pohon beringin DKI, berkaitan dengan posisinya sebagai saksi tersangka Nofel Hasan dalam kasus korupsi pangadaan satellite monitoring di Bakamla RI.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, KPK juga mencekal seseorang dari pihak swasta, Erwin Arief.
‎
"Pencegahan ke luar negeri terhadap dua orang. Pertaman, Fayakhun adalah anggota DPR dan Erwin Arif," papar Febri di kantor KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan Selasa (18/7/2017). ‎

Anggota Dewan Pakar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Indra J. Piliang sebelumnya juga menyatakan, dorongan Musdalub diinternal cukup deras demi menyelamatkan partai berlamban pohon beringin di ibu kota.

Sebab, menurut dia, Jakarta merupakan barometer politik nasional, sehingga tidak elok dipimpin orang yang sedang diduga tersangkut persoalan tindak pidana korupsi.

"Ini berpengaruh sama elektoral partai. 2019 kurang dari dua tahun. Makanya harus diganti," kata Indra kepda Jawa Pos.

Politikus muda Partai Golkar itu menjelaskan, jika merujuk fakta integritas Fayakun lebih baik mengundurkan diri dari Ketua DPD. Nanti, ditunjuk Pelaksana tugas (Plt) untuk mempersiapkan musyawarah daerah (Musda) dan konsolidasi.

Namun, mekanisme partai jika tidak ingin mundur baru dilakukan Musdalub.

"Kalau penunjukan Plt tidak harus Musdalub. Ini lebih mudah. Makanya, saya sarankan Fayakun mundur," bebernya.

Sebab, dia menegaskan, suara Partai Golkar terus menurun tajam sejak Pemilu 2009 dan 2014 di ibu kota. Karena itu, ini demi kebaikan beringin di Jakarta agar Pemilu 2019 bisa masuk tiga besar.

"Elektoral Golkar lemah dari tahun ke tahun. Harus ada perbaikan," tandas Indra.(yn)