JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Presiden Joko Widodo mengundang politikus dari partai koalisi pemerintah, khususnya yang duduk di DPR ke Istana Negara, Senin (24/7/2017). Namun, perwakilan dari Partai Amanat Nasional (PAN) tidak tampak hadir.
Undangan ini untuk membahas persoalan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang telah diterbitkan pemerintah pada tahun ini.
Pantauan di lapangan, tampak hadir politikus PPP Reni Marlinawati, politkus NasDem Johnny G Plate, politikus PDIP Utut Adianto, politikus Hanura Nurdin Tampubolon, dan tiga politikus Golkar Idrus Marham, Melchias Markus Mekeng Golkar, dan Agus Gumiwang. Mereka masuk lewat pintu depan Istana Negara.
Sejumlah politikus lain disebut masuk lewat pintu samping. Johnny G Plate mengatakan, juga turut hadir dalam pertemuan tersebut politikus dari PKB yakni Ida Fauziah. Namun, ia menyebutkan, perwakilan dari PAN tidak ada dalam pertemuan tersebut.
"Saya enggak tahu (PAN diundang atau tidak). Sampai sana, PAN enggak ada," kata Jhony, usai pertemuan, Senin (24/7). Dalam pertemuan ini juga terdapat Menteri Sekretaris Negara (Menseseg) Pratikno dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
Dia menyebutkan, Jokowi membicarakan dua perppu yang diterbitkan pemerintah yakni Perppu Keterbukaan Informasi dan Perppu Ormas.
"Agar Perppu itu disampaikan dan disosialisasikan ke masyarakat agar tak disalahtafsirkan. Karena Perppu itu sepenuhnya digunakan untuk kepentingan negara," kata dia.
Selain itu, Jokowi juga berbicara mengenai perpolitikan yang sedang ramai sekarang. Presiden hanya meminta ada soliditas di tubuh pemerintah. Koalisi pun harus dijaga dengan baik.
Politisi dari Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, pertemuan ini merupakan silaturahim antara presiden dengan ketua, sekretaris, dan pimpinan fraksi partai pendukung pemerintah. Silaturahim ini menjadi semangat dan militansi yang secara kuat dan solid mendukung kinerja pemerintah.
"Jadi kami akan bahas semua kebijakan, termasuk dengan dua Perppu," ujar Idrus.
Pertemuan ini, Idrus melanjutkan, tidak mengindikasi bahwa koalisi partai pemerintah sedang goyah. Sebaliknya, ia menyebutkan, koalisi saat ini sangat solid dan kuat.
PAN menunjukkan sikap berbeda dari koalisi pendukung pemerintah dalam pengesahan Rancangan Undang-Udang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Koalisi pemerintah sepakat pada ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah secara nasional.
PAN yang mendukung ambang batas pencalonan presiden dihapuskan dalam UU Pemilu memilih meninggalkan sidang paripurna pada Jumat (21/7) dini hari. Sejumlah politikus dari parpol pendukung pemerintah pun mendesak agar status PAN dalam koalisi dievaluasi.
Selanjutnya, Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais juga meminta agar kadernya yang saat ini ada di jajaran pemerintahan, yaitu Asman Abnur, untuk mundur. Jika kadernya tidak mengindahkannya maka Amien mempersilakan untuk keluar dari PAN.(yn)
