Jakarta

Djarot Diingatkan tak Tutupi Korupsi RS Sumber Waras

Oleh Alfian Risfil Auton pada hari Selasa, 25 Jul 2017 - 05:30:18 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

88djarot.jpg

Djarot Saiful Hidayat (Sumber foto : Istimewa)

 

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) _ Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah menduga, langkah Djarot Saiful Hidayat ingin mengembalikan kerugian negara di kasus Sumber Waras untuk menimbulkan kekacauan dalam pengusutan skandal korupsi.

"Djarot jangan coba-coba menutupi korupsi yang dilakukan pendahulunya (Ahok). Biarkan penegak hukum bekerja dengan profesional," kata Amir, di Jakarta, Senin (24/7/2017).

Menurut Amir, dalam kasus ini, semestinya pihak Pemprov DKI yang menuntut Yayasan Rumah Sakit Sumber Waras untuk mengembalikan kelebihan pembayaran.

"Bukan mallah sebaliknya, Pemprov DKI yang akan mengembalikan kelebihan pembayaran, aneh!" cetus Amir.

Diketahui, Pemprov DKI akan melanjutkan pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras. Mekanisme pembiayaan untuk pembangunan rumah sakit khusus kanker itu sudah disiapkan.

"Sudah ada mekanisme penganggarannya dan diusulkan melalui perjanjian PKBU bersama badan usaha milik pemerintah dan tanpa didanai APBD. Itu sudah kita rapatkan dua kali. Semuanya sudah disusun, tinggal desainnya seperti apa," kata Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat di Balaikota, Jakarta, Jumat (21/7/2017).

Sebelumnya, BPK RI mengizinkan DKI melanjutkan pembangunan di lahan tersebut. Hanya saja Pemprov tetap harus mengganti rugi kepada negara terkait pembelian lahan. Terkait hal ini, Djarot sudah setuju untuk membayar ganti rugi.

"Kami akan kirim surat kepada yayasan (Sumber Waras). Itu juga untuk memberikan jawaban, klarifikasi. Kalau betul merugikan negara ya harus dikembalikan prinsipnya," kata Djarot.

Kasus pembelian RS Sumber Waras mulai mencuat saat hasil audit BPK DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014. Dalam audit itu BPK Jakarta menilai, bahwa prosedur pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras menyalahi aturan.
Menurut BPK, harga lahan seluas 36.410 meter per segi yang dibeli Pemprov jauh lebih mahal dari harga nilai jual obyek pajak sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp 191,33 miliar.

Sebelumnya, masalah Sumber Waras jadi ramai diperbincangkan, apalagi selama masa Pilgub DKI beberapa waktu lalu. Bahkan kasus ini telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh sejumlah pegiat antirasuah.

Ketua KPK Agus Rahardjo juga sudah berjanji akan menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang menjadi utang lembaganya di tahun ini. Kasus tersebut antara lain, kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Namun KPK malah mengaku tidak pernah menemukan adanya perbuatan melawan hukum dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.‎ (Ant/icl)

tag: #ahok  #ahok-gate  #bpk  #kpk  #rs-sumber-waras  

Bagikan Berita ini :

Kemendagri RI
advertisement