JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Fraksi Partai Gerindra telah memutuskan mencabut dukungan atau keluar dari Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya, tiga Fraksi yakni Demokrat, PKS dan PKB sudah lebih dulu menolak hak angket KPK, yang berujung pembentukan Pansus.
Sejumlah alasan dikemukakan Fraksi Gerindra. Di antaranya legalitas pembentukan Pansus KPK diragukan serta keberadaan Pansus tersebut berpotensi melemahkan lembaga antirasuah itu. Lalu apa tanggapan pimpinan Pansus Angket KPK mengenai langkah Fraksi Partai Gerindra tersebut?
Berikut perbincangan TeropongSenayan dengan Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK yang juga anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu di Kompleks Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/7/2017).
Fraksi Partai Gerindra keluar dari Pansus Hak Angket KPK, menganggu kinerja Pansus atau tidak?
Jalan saja. ya jalan saja. Ini kan penyelidikan, tidak pengaruh dong.
Fraksi Partai Gerindra beralasan lantaran pembentukan Pansus tidak kuorum?
Kuorum, nanti kan diputus di dalam rapat Paripurna.
Alasan lainnya, karena melemahkan KPK dan Pansus dianggap melindungi orang tertentu, tanggapannya?
Itu kata siapa. Ikutin kan Komisi III rapat sama KPK, setuju kan (Fraksi Partai Gerindra)? Ya udah. (Itu) Politik lah. Kemarin (Gerindra) ngikut kok.
PAN dikabarkan juga mau mencabut dukungan di Pansus, komentarnya?
Tidak, terus emang kenapa angket ini? Penyelidlikan. Kita ingin tahu fakta-fakta sesungguhnya dan kemarin sudah kita dengar, bagaimana Yulianis secara gamblang bercerita. Kalau saya menarik benang merahnya adalah KPK memelihara koruptor, Nazaruddin dijadikan alat oleh KPK sebagai senjata untuk nembak sana sini. Buktinya dari 162 kasus cuma satu itu yang nazaruddin ditersangkakan, yang sekarang dia ditahan kasus Wisma Atlet. Terus kemudian Nazaruddin mendapat fasillitas anak emas bahkan bisa orang lain yang diperiksa, yang bersaksi Nazaruddin, keterangan Yulianis kemarin begitu kan. Kita sampaikan kan fakta persidangan angket kemarin.
Sekali lagi, keluarnya Fraksi Partai Gerindra tidak mengganggu kinerja Pansus?
Tidak, tetap kerja kita kok. Pansus ini mau dituding apa juga tetap bekerja mau dikaitkan kasus E-KTP, sudah ditersangkain tuh, tetap saja kita kerja. Yang mau kita ungkap itu kan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oknum KPK, iya dong. Kalau KPK benar, kita apresiasi, kalau KPK keliru masak kita diamkan? Itu saja. Kalau keliru ya bilang keliru, benahin. gitu saja kok repot.
PDIP tidak khawatir citranya turun dengan mendukung Pansus Hak Angket KPK? Sebentar lagi kan Pemilu 2019?.
Tidak ada urusan sama citra. Ini memperbaiki penegakan hukum. Tidak ada urusan dengan citra, opini, kita berjalan di rel konstitusi dan perundang-undangan.
Jadi tidak khawatir partai pemerintah ini dianggap melemahkan KPK?
Sudah lah, itu argumentasi odong odong.(sambil tertawa).(yn)
