JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Kinerja Bank DKI dinilai makin merosot terutama bagian perkreditan, yang ditandai tidak signifikannya setoran bagian laba kepada Pemprov DKI. Penyebabnya disinyalir bank milik Pemprov DKI itu sudah direcoki politik praktis.
‎
Demikian diungkapkan pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah di Jakarta, Rabu (26/7/2017).‎

Menurut Amir, kucuran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) sebesar Rp 1,5 triliun, atas persetujuan DPRD DKI Jakarta, ternyata tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Bank DKI untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
‎
"Bobot penggunaan PMP untuk kepentingan politik membantu petahana dalam Pilgub kemarin ternyata lebih besar," kata Amir.
‎
Untuk diketahui pada bulan Juni 2015, ketika Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melantik direksi Bank DKI, dia meminta perhatian dari seluruh staf Bank DKI untuk mengamankan dewan direksi Bank DKI.
‎
Ternyata maksud Ahok dari mengamankan, menurut Amir, agar supaya mereka memanfaatkan eksistensi Bank DKI dalam rangka memenangkan Ahok dalam Pilgub yang ternyata gagal total
‎
"Kondisi inilah yang menyebabkan kinerja Bank DKI merosot," ujar Amir.‎

Ditambah lagi, terangnya, pada APBD 2016, Ahok mulai menerapkan lelang konsolidasi. Padahal lelang konsolidasi ini secara tidak sadar justru membunuh pengusaha pribumi kelas menengah yang tergabung dalam Gapensi dan Gapeksindo yang tidak lagi mendapatkan kesempatan mengikuti lelang barang dan jasa.‎

"Akibatnya mayoritas anggota Gapensi dan Gapeksindo yang jumlahnya ribuan memilih menutup rekenung Bank DKI," papar Amir.‎

Amir mengungkapkan, keluarnya ribuan kontraktor tentu menimbulkan dampak negatif khususnya pada sektor perkreditan. ‎"Akibatnya setoran bagian laba Bank DKI makin merosot," cetus Amir.‎

Hal ini tentu akan menimbulkan dampak lain berupa terganggunya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan serta menimbulkan kendala pengendalian laju inflasi.‎

"Itulah sebabnya selain memberikan perhatian khusus, DPRD juga harus meminta BPK melakukan audit investigasi terhadap kinerja Bank DKI," pungkas Amir.
‎
Sementara Direktur Keuangan PT Bank DKI, Sigit Prastowo menegaskan, pihaknya hingga saat ini memprioritaskan penurunan Non Performance Loan (NPL). ‎

"Sejak 1,5 tahun terakhir,, kami bekerja keras menurunkan angka NPL yang semula di atas angka 8, namun saat ini sudah posisi 4,7 persen," tegas Sigit.
‎
Sigit mejelaskan, pihaknya saat ini juga sedang menata proses kredit sehingga pemberian pinjaman yang bermasalah tidak terulang lagi.
‎
"Kami tata SOP, kewenangan termasuk orang - orang yang ikut berproses dalam kredit macet selama ini," jelas Sigit.(yn)