Jakarta
Oleh Alfian Risfil pada hari Kamis, 27 Jul 2017 - 10:46:07 WIB
Bagikan Berita ini :

Fraki PKS di DPRD DKI Konsisten Tolak Reklamasi

86Suhaimi-fraksi-pks-dki.jpg
Abdurrahman Suhaimi (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurahman Suhaimi menegaskan, partainya konsisten mengikuti arah kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih Anies-Sandi menolak reklamasi.

Hal itu disampaikan Suhaimi saat ditanya sikap fraksinya DPRD DKI soal rencana pembahasan Rancangan peraturan daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (Raperda RZWP3K) dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

"Jadi, sikap kami jelas. Kalau pemprov bersurat itu biasa ya," kata Suhaimi di gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (26/7/2017).

Terpisah, pengamat kebijakan publik Amir Hamzah menyarankan, Tim Sinkronisasi harus jelas aturannya kalau menolak reklamasi.

"Jadi, tidak bisa seenaknya membatalkan tapi enggak mengubah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2000-2025. Sebab, di sana tertera untuk membangun wilayah pesisir. Sudah lah fokus saja ke RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) program Anies-Sandi," pesan Amir.

Menurut dia, RPJPD bisa dirubah atau diperbarui agar sesuai dengan program Anies-Sandi. Memang, itu membutuhkan proses panjang untuk pembahasannya. Tapi hal tersebut tidak ada masalah.

"Masih cukup waktu sampai Oktober 2017," terang dia.

Amir menerangkan, aturannya jelas, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 23 Tahun 2017, tentang penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (Pemda) Tahun 2018. Pasal 8 ayat (2) menyatakan, dalam hal Peraturan Daerah mengenai RPJMD telah ditetapkan, tetapi belum menyesuaikan dengan Peraturan Daerah mengenai Organisasi Perangkat Daerah, penyusunan RKPD Tahun 2018 berpedoman pada RPJMD berkenaan, RKP, program strategis nasional, dan Peraturan Daerah mengenai Organisasi Perangkat Daerah.

Diketahui, Pemda DKI ngotot melanjutkan mega proyek reklamasi di teluk Jakarta. Meskipun, penolakan datang dari warga pesisir ibu kota dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK lebih banyak merugikan DKI.

Sebab, pembuatan pulau jadi-jadian tersebut dinilai lemah dari sisi hukum untuk menjalankan pembangunan di kawasan itu.(yn)

tag: #dprd-dki  #reklamasi  #reklamasi-pantai-utara-jakarta  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Jakarta Lainnya
Jakarta

Mahasiswa Kecewa dengan Sikap KPK: Ancam Akan Lapor ke Jokowi

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 10 Agu 2022
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Menggugat kembali melakukan aksi di depan Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Massa aksi ...
Jakarta

Muncul Nama Heru Budi Hartono Pengganti Anies Baswedan, Siapa Dia?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan habis masa jabatan pada 16 Oktober 2022. Mengingat Pilkada baru digelar 2024, posisi Anies akan diisi oleh penjabat ...