Berita
Oleh Ferdiansyah pada hari Kamis, 27 Jul 2017 - 21:27:35 WIB
Bagikan Berita ini :

Menkeu Akui Pemerintah Belum Prioritaskan RUU Redenominasi

30srimulyani.jpg
Sri Mulyani Indrawati (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku belum akan memprioritaskan pengajuan rancangan Undang-Undang (RUU) terkait redenominasi atau penyederhanaan pecahan mata uang ke legislatif.

"Saat ini pemerintah belum berpikiran untuk menyampaikan RUU itu," kata Sri Mulyani ditemui usai diskusi media di Jakarta, Kamis (27/7/2017)

Alasan penundaan pengajuan RUU tentang redenominasi tersebut adalah masih adanya beberapa pembahasan mengenai perubahan UU lain yang sebelumnya telah masuk ke program legislasi nasional.

Beberapa RUU untuk Prolegnas 2017 yang draf dan naskah akademiknya perlu disiapkan oleh pemerintah di bawah Kementerian Keuangan yaitu RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Bukan Pajak, RUU tentang Perubahan Kelima atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Kemudian, RUU tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, RUU tentang Pajak Penghasilan, RUU tentang Pajak Bumi Bangunan, dan lain-lain.

Selain memprioritaskan hal tersebut, Menkeu mengatakan pemerintah dalam waktu dekat juga masih akan fokus pada pembahasan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2018.

"Saat ini saya anggap redenominasi tidak kami diskusikan dulu, karena saya lebih fokus pada APBN 2018. Kami akan tunda dulu (redenominasi)," kata Sri. (Ant/icl)

tag: #kementerian-keuangan  #sri-mulyani  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Fadel Muhammad: Fungsi Pengawasan DPD Fokus pada Masalah-Masalah di Daerah

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 29 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad mengatakan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus lebih diperkuat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah. ...
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...