Lobi TSBerita TSZoom TSRagam TSKita TSNongkrong TSJakarta TSMitra TSGrafis TSTV
Menjaga Akal Sehat Demokrasi
Oleh Ariady Achmad - ( Sabtu, 29 Jul 2017 - 06:04:27 WIB ) di Rubrik TSNongkrong

Bagikan Berita ini :

3obrolan pagi-1.jpg
Kolom bersama Ariady Achmad
Sumber foto : Ilustrasi oleh Kuat Santoso

TSPol

Apakah yang Anda harapkan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang baru dilantik?
Melanjutkan program Gubernur-Wakil Gubernur sebelumnya (termasuk reklamasi teluk Jakarta)
Menjalankan program 100 hari pertama sebagai Gubernur-Wakil Gubernur
Menjalankan komunikasi dan interaksi intetsif dengan warga ibukota

Lihat Hasil Poling

Kekhawatiran SBY-Prabowo akan terjadinya abuse of power tidak berlebihan. Bukan hanya tanda-tanda, namun perilaku penguasa sudah menunjukkan hal yang dikhawatirkan dua tokoh tersebut. Kekhawatiran juga dirasakan oleh tokoh-tokoh maupun masyarakat luas.

Kekhawatiran itu salah satunya dipicu oleh ngototnya pemerintah memaksakan ketentuan Presidential Threshold (ambang batas) 20-25% dalam UU Pemilu yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pekan lalu. Bahkan, dalam RUU Pemilu yang dibahas bersama DPR-RI itu, pemerintah sama sekali tidak mau bernegoisasi atas besaran Presidential Threshold tersebut.

Inilah yang sulit diterima akal sehat, lantaran Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden pada 2019 dilakukan serentak. Menggunakan besaran angka Presidential Threshold 2014 untuk Pilpres 2019 jelas seperti Joko Sembung Naik Ojek alias gak nyambung jek!

Alasan (yang jelas sangat mengada-ada) bahwa besaran Presidential Threshold untuk memperkuat sistem Presidential juga dipatahkan oleh para ahli. Sebaliknya, justru dengan Presidential Threshold nol persen maka pasangan pemenang Pilpres bebas atau tidak tersandera oleh kekuatan partai politik.

Kegusaran maupun kekhawatiran SBY bahwa terjadi power must go unchecked yang memicu abuse of power rasanya bisa diterima akal sehat. Demikian pula pernyataan Prabowo bahwa besaran angka Presidential Threshold 20-25 persen adalah bukti pemerintah membohongi masyarakat, juga bukan sesuatu yang mengada-ada.

Tentu saja apa yang di khawatirkan SBY-Prabowo tersebut bukan semata-mata soal hal ihwal kekuasaan. Namun ke dua tokoh tersebut menyuarakan kegundahan maupun kekhawatiran publik atau masyarakat luas yang secara kasat mata melihat dan merasakan bahwa penguasa tengah mencederai akal sehat demokrasi.

Sebagai tokoh yang memiliki rekam jejak yang jelas dalam ikut melahirkan, mendukung dan mengawal reformasi maka pertemuan SBY-Prabowo pada Kamis malam (27/7/2017) di Cikeas menjadi sangat tepat sekaligus strategis. Sebab, pada pertemuan tersebut SBY-Prabowo telah ikut menjaga nilai-nilai demokrasi yang tengah mengalami ujian saat ini.

Menjadi tugas dan kewajiban tokoh sekelas SBY-Prabowo menjaga demokrasi yang tengah dikembangkan di Indonesia berada dalam jalur yang benar. Tak hanya itu, pertemuan yang juga disebut sebagai 'diplomasi nasi goreng' tersebut juga sekaligus menyadarkan masyakarakat bahwa membangun demokrasi tidak boleh dengan jalan mencederai demokrasi itu sendiri.

Sebab ada nilai dan akal sehat yang berlaku dalam demokrasi. Melawan akal sehat berarti mencederai demokrasi. Inilah hukum alam yang juga berlaku dalam demokrasi. Menjaga akal sehat demokrasi adalah tugas kita semua. SBY-Prabowo telah melakukannya.(*)


Editor : Redaktur | teropongsenayan.com
tag: #  

Bagikan Berita ini :



Tanggapan Anda atas berita ini?

BeritaLainnya

23SAVE_20160822_125409.jpg
17IMG-20171013-WA0000.jpg
12obrolan pagi-1.jpg
47SAVE_20160822_125409.jpg
83SAVE_20160822_125409.jpg
55obrolan pagi-1.jpg