JEMBER (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron meminta pemerintah memperbaiki manajemen penataan beras dengan mengeluarkan kebijakan atau regulasi perberasan nasional.

"Apakah untuk mengatur harga eceran tertinggi atau harga acuan untuk melakukan intervensi terhadap harga beras karena perlu dilakukan penataan perberasan secara nasional," kata dia saat melakukan kunjungan kerja di Gudang Bulog Sub Divre XI Jember, Jawa Timur, Senin (31/7/2017).

Selama ini, Herman mengatakan, Bulog membeli gabah atau beras petani dengan acuan harga pembelian pemerintah (HPP) ketika harga gabah petani anjlok. Sedangkan pada saat harga beras tinggi, pemerintah menggunakan harga acuan untuk melakukan intervensi dengan melakukan operasi pasar.

"Untuk itu, perlu diatur tentang perberasan nasional. Sejauh ini, HPP gabah atau beras dinilai belum rasional sehingga jangan disalahkan beras Bulog tidak berkualitas dan berasnya kurang baik karena HPP jauh dari harga pasar," kata dia.

Ia mengatakan pemerintah khawatir ketika HPP dinaikkan akan berdampak pada kenaikan harga beras di pasaran yang dapat menyebabkan inflasi sehingga harus mencari titik tengah yang baik.

"Untuk itu, perlu menjaga kualitas beras bagi masyarakat sejahtera (rastra) dan yang penting rastra bukan semata-mata alokasi subsidi untuk masyarakat miskin, namun rastra merupakan stok nasional yang dimiliki negara jika terjadi suatu hal atas pangan di Indonesia, sehingga kualitasnya harus dijaga pemerintah," ucap politikus Partai Demokrat itu.

Herman mengatakan manajemen perberasan dan manajemen pangan harus ditata sedemkian rupa sehingga bisa menguntungkan para produsen namun tidak memberatkan tingkat konsumen karena beras dikonsumsi setiap hari.

"Kami mendengar penataan manajemen perberasan sudah mulai dibicarakan pemerintah dan sudah dibentuk tim untuk mengkaji, serta membuat tata kelola yang tepat agar harga beras tetap tinggi dan petani bisa menikmati. Di sisi lain, harga beras di pasaran juga jangan terlalu memberatkan masyarakat, sehingga perlu ditata dengan baik," ujar dia.

Di sela kunjungan kerja dengan melakukan dialog dengan petani, sejumlah anggota Komisi IV DPR RI juga memantau stok beras di gudang Bulog Sub Divre XI Jember untuk ketahanan pangan di wilayah setempat. Data yang dihimpun di lapangan, serapan gabah dan beras di Bulog Jember hingga bulan Juli 2017 sudah hampir mencapai 100 persen dari target Kementerian Pertanian sebanyak 76.000 ton, bahkan serapan tersebut merupakan tertinggi se-Indonesia. (Ant/icl)