JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Anggota Komisi B DPRD DKI, Prabowo Soenirman meminta Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat mengevaluasi total manajemen pengelolaan PT Transjakarta.
"Perlu dievalusi menyeluruh terhadap manajemennya, karena memang banyak kebijakan yang tidak beres," kata Prabowo kepada TeropongSenayan di Jakarta, Selasa (1/8/2017).
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menanggapi aksi solidaritas puluhan karyawan PT Transjakarta, Senin (31/7/2017) kemarin, mendatangi kantor Komnas HAM, di Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat.
Kedatangan mereka untuk mengadukan kesewenang-wenangan manajemen perusahaan terhadap seorang karyawan yang Transjakarta.
Prabowo menilai, kegaduhan yang menimpa PT Transjakarta beberapa hari terakhir kian membuktikan bahwa di internal perusahaan BUMD DKI penuh masalah.
Karenanya, Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI ini mendesak, Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat segera mengambil langkah-langkah perbaikan yang kongkrit.
"Sekali lagi, Pak Gubernur (Djarot) harus segera mengevaluasi Dirut Transjakarta (Budi Kaliwono). Ini masalah tidak boleh dibiarkan, biar masyarakat tidak jadi korban," katanya.
Diketahui, Senin kemarin, seorang karyawan PT TransJakarta, Mulyono mengadu kepada Komnas HAM. Dia menjelaskan, dirinya mendapat teguran keras dari manajemen perusahaan, lantaran terlambat menjawab telepon Direktur Utama PT Transjakarta Budi Kaliwono.
Mulyono mengaku saat itu dia sedang menunaikan shalat hingga tak bisa langsung menjawab telepon dari atasannya.
Mulyono menjelaskan, peristiwa itu terjadi pada siang hari tanggal 18 Desember 2016 lalu. Saat itu Dirut Transjakarta Budi Kaliwono mengirim pesan lewat Grup WhatsApp kepada Mulyono.
Budi Kaliwono, kata Mulyono, menanyakan kondisi penumpukan penumpang di halte Asmi, Pulomas, Jakarta Timur.
Saat itu, Mulyono tengah bertugas sebagai Koordinator Command Centre Transjakarta. Tugasnya, memantau setiap halte melalui layar di Command Center. Mereka harus bertugas secara cepat dengan segala risiko.
Mulyono mengaku, dirinya baru sempat membaca pesan itu setelah selesai menunaikan salat. Ia pun lantas segera menjawabnya.
"Saya langsung jawab pertanyaan pesan WA tersebut sekitar pukul 12:43 WIB, selang sembilan menit dari pertanyaan Dirut," kata Mulyono di Kantor Komnas HAM.
Belum selesai jawaban pesan diketik, Mulyono ditelepon oleh Direktur Operasiobal Daud Josep. Daud menanyakan keberadaan Mulyono juga menanyai kenapa telepon di ruangan Command Center tidak diangkat. "Saya jawab baru selesai salat, dan saya beritahukan bahwa telepon di ruang command center sedang error," terang dia.
Setelah menutup telepon dari Direktur Operasional, Mulyono menuntaskan balasan pesan WA untuk Direktur Utama. Dia pun menjawab tentang kondisi halte ASMI.
Esok harinya, Mulyono mengaku langsung mendapat surat peringatan (SP) tiga. Mulyono pun coba menjelaskan pada manajemen. Akhirnya, Mulyono hanya mendapat SP 2. Kejadian itu juga membuat Mulyono sempat di-nonjobkan dari pekerjaannya. Sampai akhirnya, dia turun pangkat menjadi petugas lapangan. "Saya kembali jadi petugas Onboard," ungkapnya.
Dalam surat peringatan kedua yang diterima Mulyono, dituliskan kalau Mulyono kena sanksi terkait pelanggaran: Tidak segera merespons dan menjawab pertanyaan Direktur Utama pada 18 Desember 2016 karena sedang melaksanalan shalat di ruang command center, terkait penumpukan penumpang di halte Asmi. Surat itu berlaku selama enam bulan. Surat untuk Mulyono ditandatangani Deputi Direktur SDM PT Transportasi Jakarta, Firmansjah, pada 8 Februari 2017.
Adapun, puluhan karyawan TransJakarta itu diterima oleh Komisioner Komnas HAM, Muhammad Nur Khoiron.(yn)
