JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Dwi Ratna meminta Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno membatalkan kebijakan lelang konsolidasi.

Sebab, program lelang konsolidasi yang digulirkan pada masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tersebut dinilai gagal ketika diterapkan secara teknis.

"Anies-Sandi harus batalkan lelang konsolidasi setelah resmi dilantik (oktober) nanti. Karena lelang konsolidasi itu program sepihak Ahok, tanpa kajian yang matang," kata Dwi Ratna, Selasa (8/8/2017).

Hal ini, kata Ratna, tampak dengan maraknya proyek pembangunan yang mangkrak. Diantaranya proyek puluhan sekolah di lima wilayah Ibukota yang tidak jelas kelanjutannya.

"Yang paling parah adalah gagal rampungnya proyek pembangunan 18 puskesmas senilai Rp 204,75 miliar, yang dikerjakan PT. PP Precast alias PT. PP Pracetak. Ini makin mencoreng kinerja Ahok," beber politisi Gerindra DKI itu.

Dalam pandangan Ratna, lelang konsolidasi memiliki banyak kekurangan lantaran selama ini Pemprov DKI hanya memprioritaskan BUMD, BUMN dan perusahaan bermodal besar yang dapat ikut dan memenangkan lelang.

Padahal, lanjut dia, perusahaan tersebut setelah memenangkan lelang, tidak mengerjakan sendiri proyeknya, melainkan di-sub kontrakkan (dilimpahkan) kembali kepada perusahaan lain yang rekam jejaknya belum teruji.

"Akibatnya apa? Banyak kasus proyek yang mangkrak dan terbengkalai," tegas Ratna.

Sebelumnya, Sandiaga Uno juga sempat menyatakan akan menolak lelang konsolidasi yang dianggapnya hanya menguntungkan perusahaan kontraktor besar.

"Saya secara tegas menolak lelang konsolidasi yang menggabungkan beberapa proyek pembangunan dengan nilai kecil dan sama untuk dikerjakan satu perusahaan kontraktor. Hal itu mematikan kontraktor yang kecil dan kalah lelang," tegas Sandiaga.

Menurut Sandiaga, kebijakan itu hanya menimbulkan polemik baru karena yang menikmati kue pembangunan Jakarta hanya segelintir orang saja. (icl)