Berita
Oleh M Anwar pada hari Minggu, 13 Agu 2017 - 08:00:00 WIB
Bagikan Berita ini :

Mendagri Sebut Kasus Korupsi Hambat Penyelesaian e-KTP

32Tjahjo.jpg
Mendagri Tjahjo Kumolo (Sumber foto : Dok Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, mengatakan belum tuntasnya pelayanan KTP-el kepada masyarakat salah satunya disebabkan proses hukum kasus korupsi KTP-el yang masih terus berlangsung. Tjahjo menyebutkan masih ada sekitar 5,69 persen masyarakat Indonesia yang belum melakukan rekam data KTP-el.

Menurut Tjahjo, Kemendagri banyak menerima keluhan atas pelayanan pembuatan KTP-el, akta kelahiran dan surat keterangan kematian. Masyarakat mengeluhkan pelayanan ketiga hal itu yang seolah dipersulit.

"Sebetulnya bukan dipersulit, tetapi dalam kurun waktu 1,5 tahun ini, urusan KTP-el di Kemendagri itu antara aada dan tiada. Sebab. staf dan pejabat kami, sebanyak 68 orang setiap hari dipanggil KPK. Ada yang satu jam, ada yang sembilan jam," jelas Tjahjo dalam diskusi UU Pemilu di Hotel Century, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (12/8).

Akhirnya, lanjut Tjahjo, ada Direktur Jenderal yang menyampaikan kepadanya bahwa dia tidak berani melakukan persetujuan pengadaan KTP-el. "Karena itu, jika blanko KTP-el habis dan sebagainya harus dimaklumi," ungkapnya.

Setelah tender pengadaan KTP-el kembali dibuka dan diperoleh perusahaan pemenang tender, proses pencetakan KTP-el sudah kembali terlaksana sebanyak tujuh juta keping. Seluruh KTP-el yang dicetak ini sudah didistribusikan kepada masyarakat.

Dengan demikian, jelas Tjahjo, persentase perekaman data KTP-el sudah mencapai 94,31 persen. Persentase masyarakat yang belum melakukan rekam data KTP-el sebanyak 5,69 persen.

"Masih ada sekitar satu juta warga yang memiliki KTP-el ganda. Mohon kepada warga yang punya KTP ganda untuk memilih salah satu (data KTP-el)," tegas Tjahjo.

Dia menambahkan, proses rekam data KTP-el dapat selesai hingga akhir tahun ini. Penuntasan rekam data KTP-el sangat penting mengingat kebutuhan pada Pilkada Serentak 2018 yang diselenggarakan di 171 daerah.

"Pilkada tahun depan diikuti sekitar 63 persen pemilih secara nasional. Pilkada ini penting sebab sudah berbau Pemilu 2019," tambah Tjahjo. (aim)

tag: #korupsi-ektp  #kpk  #mendagri  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Fadel Muhammad: Fungsi Pengawasan DPD Fokus pada Masalah-Masalah di Daerah

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 29 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad mengatakan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus lebih diperkuat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah. ...
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...