JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) di DKI menjadi sorotan DPRD DKI. Pasalnya, beberapa BUMD yang diharapkan menjadi penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) ternyata jauh panggang dari api.

Bahkan, salah satu perusahaan pelat merah Pemprov DKI, PT Jakarta Tourisindo (Jaktour) justru terlilit hutang. Bukannya menyumbang PAD, pada semester satu 2017 ini, kerugian perusahaan plat merah itu mencapai Rp 12 miliar.‎

"Kenapa bisa rugi? Masalahnya apa?," kata Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik saat dikonfirmasi TeropongSenayan di DPRD DKI, Jumat (18/8/2017).

Karenanya, Taufik meminta perusahaan tersebut segera dilakukan audit untuk mencari tahu sumber masalah yang menyebabkan kerugian.‎

"Harus diaudit, dievaluasi total. Kalau manajemen di jajaran direksi PT Jakarta Tourisindo bermasalah ya harus dirombak," tegas Taufik.‎

Ia mengaku tak habis perusahaandi bidang perhotelan dan pariwisatatersebut terlilit hutang hingga mencapai Rp 12 miliar.

"Ini menurut saya sudah diluar akal sehat. Makanya kami minta audit dan evaluasi direksi Jaktour," katanya.‎

Anehnya lagi, tambah Taufik, PT Jakarta Tourisindo mengajukan Penyertaan Modal Pemerintah (PMD) sebesar Rp 65 Miliar pada APBD Perubahan 2017.‎

Diketahui, berdasarkan draf Kebijakan Umum Perubahan APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD Perubahan 2017, tercatat ada sembilan BUMD yang akan memperoleh PMD.

Kesembilan BUMD itu masing-masing PT MRT sebesar Rp 4,1 triliun, PT Jakpro Rp 4,6 triliun, PT Jaktour Rp 65 miliar, PT Askrida Rp 4,4 miliar, PT Pembangunan Sarana Jaya Rp 460 miliar, PT Transakarta Rp 420 miliar, PD Pasar Jaya Rp 200 miliar, PAM Jaya Rp 300 miliar dan PT Penjamin Kredit Daerah Rp 150 miliar.‎

Sebelumnya, Direktur Utama (Dirut) PT Jaktour, Emeraldo Parengkuan mengatakan, kurang baiknya pelayanan serta infrastruktur membuat hotel-hotel yang dikelolanya, antara lain Hotel Grand Cempaka kalah bersaing dengan hotel-hotel lain yang ada di Jakarta.

Apalagi, sejak awal tahun 2016, hotel tersebut mulai kehilangan pelanggan tetapnya yang rata-rata berasal dari Kementerian dan instansi pemerintahan.

"Kalau kami kan pelanggan tatapnya dulu berasal dari Kementerian, instansi pemerintahan atau dinas-dinas. Sejak awal 2016, sebelum saya masuk, kami sudah kehilangan mereka," kata Emeraldo, Jakarta, Senin (14/8/2017).

Menurut Emeraldo, ada banyak hal yang menyebabkan Jaktour kalah bersaing. Salah satunya, alat produksi yang dimiliki Hotel Grand Cempaka sudah ketinggalan zaman. Selain itu, pihak manajemen juga tidak melakukan pencadangan untuk peremajaan.

"Apalagi sekarang ini sudah banyak sekali hotel-hotel baru. Untuk dapat bersaing perlu peremajaan," tukas Emeraldo.

Faktor sumber daya manusia (SDM) juga menjadi tantangan manajemen. Sebab, usia rata-rata pegawai di atas 45 tahun. Usia ini tergolong usia non produktif. Ditambah sebagian besar tidak berlatar belakang pendidikan perhotelan maupun memiliki pengalaman bekerja di hotel sebelumnya.

"Namun kami mencoba untuk memberikan motivasi dengan pelatihan dan uji kompetensi perhotelan," terang Emeraldo.

Emeraldo menyebut ada sekitar 580 pegawai yang bahkan belum bersertifikasi saat ia masuk ke jabatan direktur utama pada Maret 2016. Sementara, di hotel-hotel lain di Jakarta, pelayanan dilakukan secara maksimal dan dengan SDM yang lebih muda.

Saat ini, kata dia, ada sekitar 146 karyawan yang sudah mendapat sertifikat dari PHRI DKI Jakarta. Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 52 tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata.

"Akhirnya yang bisa dilakukan ya memberikan pelatihan. Saya terus kasih motivasi juga supaya mereka bisa bekerja lebih maksimal. Sampai saat ini kali sudah ada sekitar 146 karyawan yang sudah dapat sertifikat," tuturnya.

Hal yang sama juga terjadi dalam hal perbaikan fasilitas hotel. Tidak adanya Penyertaan Modal Daerah (PMD) dari Pemprov DKI Jakarta, membuat direksi harus berpikir dua kali dalam melakukan inovasi dan melakukan peremajaan bangunan.

Sejak menjabat, ia mengaku telah berkali-kali meminta dana PMD dari Pemprov DKI. Namun, usaha untuk mendapatkan modal dari APBD tersebut belum kesampaian hingga sekarang.

Padahal, dalam rapat evaluasi di komisi C DPRD, para anggota yang hadir menyarankan agar Jaktour meminta suntikan modal dari Pemprov.

"Saya sudah coba dari APBD-P 2016, APBD 2017 juga saya ajukan, dan di APBD-P sekarang saya juga sudah ajukan tapi belum ada kabar," pungkas Emeraldo.(yn)