JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan menyoroti meningkatnya anggaran bantuan sosial dan subsidi dalam RAPBN 2018.
"Agak sulit kita pisahkan dana bantuan sosial dan subsidi di RAPBN 2018. Itu adalah tahun Pemilu. Dan memang agak aneh dana bantuan sosial dan subsidi tiba-tiba melonjak drastis," ungkap Heri melalui siaran persnya, Minggu (20/08/2017).
Ketua DPP Partai Gerindra itu menyebutkan, belanja negara tahun 2018 dialokasikan sebesar Rp 2.204,4 triliun. Anggaran itu diarahkan utamanya untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.
Seperti misalnya, terang Heri, penambahan penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi 10 juta keluarga, dari sebelumnya 6 juta keluarga dan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang skemanya diubah dari pembagian beras sejahtera (rastra).
“Perluasan penerima sejumlah program tersebut tercermin dari peningkatan anggaran Kementerian Sosial pada tahun depan sebesar Rp 34 triliun, atau naik hampir dua kali lipat dari anggaran tahun ini yang mencapai Rp 17,2 triliun,” bebernya.
Artinya, kata dia, secara keseluruhan, pemerintah menganggarkan program penanggulangan kemiskinan dan dukungan masyarakat berpendapatan rendah sebesar Rp 292,8 triliun.
Anggaran itu terdiri dari subsidi di luar subsidi pajak Rp 161,6 triliun, Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 17,3 triliun, dan Program Indonesia Pintar Rp 10,8 triliun.
Selain itu, anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga miskin sebesar Rp 25,5 triliun, bantuan pangan Rp 13,5 triliun, bidik misi Rp 4,1 triliun, serta dana desa Rp 60 triliun.
"Semua hal tersebut sudah pasti ada maunya. Ada udang di balik batu. Kalau memang benar-benar untuk pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, kenapa baru sekarang jor-joran begini. Ini kan sepertinya hanya untuk membujuk hati rakyat yang sebelumnya dijepit oleh potongan subsidi dan kenaikan harga listrik dan BBM," sindirnya.
Sementara untuk dana Bansos sendiri, berdasarkan catatan Center Budget Analysis (CBA), ada peningkatan jumlah dana hibah dan bansos di 17 provinsi.
Provinsi Jawa Barat yang paling besar menggelontorkan anggaran untuk dana hibah dan bansos. Tercatat alokasinya sebesar Rp 10,4 triliun. Rinciannya untuk program hibah dialokasikan sebesar Rp 10,3 triliun. Sedangkan untuk dana Bansos sebesar Rp 38,4 miliar.
Kedua, provinsi Jawa Timur. Anggaran untuk dana hibah mencapai Rp 6,4 triliun. Sementara untuk dana bansos dialokasikan sebesar Rp 10 miliar.
Di Provinsi Jawa Tengah juga anggaran dana hibah dan Bansos meningkat signifikan. Misalnya untuk anggaran hibah dialokasikan sebesar Rp 4,9 triliun. Sedangkan dana bansosnya tercatat sebesar 248, Rp 5 miliar. Total semuanya Rp 5,1 triliun.
Begitu juga di Provinsi Sumatera Utara. Anggaran hibah diprovinsi tersebut tercatat sebesar Rp 3,6 triliun.
