JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Proyek pembangunan infrastruktur yang tengah gencar dilakukann rezim Jokowi-JK menuai sorotan. Pasalnya, pembangunan tersebut dinilai tidak mengarah pada keadilan sosial.

Hal ini mencuat dalam diskusi publik ‎yang digelar Institut Soekarno Hatta bekerja sama dengan TeropongSenayan.com, bertajuk ‘Teropong Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Rezim Jokowi-JK’ di ruang Meeting, Hotel Ibias Budget, Tjokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/8/2017).‎

"Sejak awal, rezim ini (Jokowi-JK) menggembar gemborkan rencana-rencana pembangunan infrastruktur. Ini harus kita kritisi, tidak bisa dibiarkan gelondongan dan kita hanya manggut-manggut saja," kataDirektur Institut Soekarno Hatta, M Hatta Taliwang dalam sambutannya.

Dengan setengah berkelakar, Hatta menyatakan, bahwa diskusi ini bukan aksi makar tetapi semata-mata demi kebaikan arah pembangunan bangsa.

"Disini tidak ada makar, kita hanya mengkritisi baik-buruknya pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan keadilan sosial," ucap aktivis yang pernah tersandung kasus makar ini berseloroh.

Dikatakan Hatta, pihaknya mengaku berkepentingan untuk ikut mengawasi pembangunan yang dibiayai dengan uang rakyat dan hutang luar negeri.

"Ingat, kolonial Belanda juga pernah gencar membangun infrastruktur. Tapi tujuannya adalah untuk menguasai kekayaan alam Indonesia. Karenanya, ini harus dikontrol, infrastruktur rezim ini harus memperhatikan azas keadilan, bukan malah justru memuluskan kerakusan-kerakusan segelintir kelompok orang," tegas Hatta.

"Kekayaan alam kita insyaallah lebih dari cukup untuk mensejahterakan anak bangsa, tapi tidak akan pernah cukup bagi segelintir orang rakus," katanya menambahkan.

Dalam kesempatan ini, hadir sebagai pembicara antara lain, pengamat sosial,Dr Syahganda Nainggolan, mantan anggota DPR RIn ProfDjoko Edhi Abdurrahman, Ketum HIPMI,Bahlil Ladalia, dan pengamat ekonomi,Salamuddin Daeng. Tampak juga mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Mayjen TNI (Purn) Prijanto.(yn)