JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pemda DKI Jakarta dianggap hanya mencari gampang dalam mengatasi kemacetan ibu kota, karena mewacanakan penambahan pembatasan roda dua di sejumlah ruas jalan.
"Menurut saya, (rencana pembatasan roda dua di sejumlah ruas jalan solusi-red) cuma cari gampangnya," ujar Anggota Komisi B DPRD DKI, Prabowo Soenirman, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (22/8/2017).
Alasannya, Pemda DKI selama ini belum pernah membuka hasil evaluasi atas pelarangan sepeda motor melintasi Jalan MH Thamrin-Jalan Medan Merdeka Barat yang efektif berlaku sejak 17 Desember 2014.
"Sampai saat ini, belum pernah dipresentasikan ke dewan soal hasilnya," ungkap mantan Direktur Utama PD Pasar Jaya itu.
Kedua, kendaraan umum yang ada di Jakarta sekarang belum cukup memadai.
"Mestinya, siapkan moda transpotasi massal dulu," kata Prabowo.
Menurut dia, paling cepat moda transportasi publik baru memadai pada 2020.
Karenanya, ungkap politisi Gerindra ini, dirinya berencana menanyakan soal rencana pembatasan sepeda motor melintasi Bundaran Senayan-Jalan MH Thamrin dan Jalan HR Rasuna Said.
"Saya tanyakan pada rapat Banggar hari Kamis (24/8/2017) nanti," ucap Prabowo.
Prabowo juga bakal mendorong Komisi B untuk segera memanggil Dinas Perhubungan (Dishub) DKI untuk mempresentasikan hasil evaluasi pembatasan motor di Jalan MH Thamrin-Jalan Medan Merdeka Barat.
Dishub DKI berencana menambah ruas jalan yang tidak bisa dilalui kendaraan roda dua, setelah menerapkan aturan serupa di Jalan MH Thamrin-Jalan Medan Merdeka Barat pada akhir 2014.
Ruas jalan yang nantinya terlarang dilintasi motor adalah Jalan Rasuna Said dan Bundaran Senayan-Jalan MH Thamrin.
Hingga kini, kata Wakil Kepala Dishub DKI, Sigit Widjatmoko, pihaknya masih melakukan kajian. Rencana awal, uji coba pelarangan sepeda motor diberlakukan di Bundaran Senayan-Jalan MH Thamrin, melanjutkan ruas jalan sebelumnya yang menerapkan aturan sama.
Uji coba tersebut dikabarkan akan digelar pada 11 atau 12 September 2017 mulai pukul 06.00-22.00. Namun, menunggu pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI 2017 untuk memastikan ketersediaan rambu-rambu lalu lintas dulu. (icl)
