JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Direktur Eksekutif Voxvol Center Pangi Syarwi Chaniago heran dengan nafsu anggota DPR yang ingin memiliki gedung baru. Sebab, lanjut dia, keinginan tersebut tidak sebanding dengan kinerja mereka selama ini.
"Patut dipertanyakan, anggota DPR yang memaksakan kehendak dan ngotot ingin membangun gedung DPR di tengah keringnya prestasi. Sebuah konsekuensi logis sikap anggota DPR tidak lagi berfikir dengan akal sehat dan matinya hati nurani," kata Pangi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (24/08/2017).
Selain itu, lanjut dia, keinginan tersebut juga sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi, yang tak pernah mengeluh soal fasilitas yang didapatnya.
"Presiden saja sebagai kepala negara tidak pernah membuat wacana apalagi sampai meminta gedung atau istana baru, walaupun seperti diketahui bahwa usia Istana Negara sudah sangat tua, sedangkan DPR hampir setiap tahun merengek meminta gedung baru dengan berbagai alasan dan lagu lama kaset usang. Padahal usia gedung DPR lebih muda dibandingkan usia Istana Negara," sindir dosen Fisip UIN Jakarta itu.
Perlu diketahui, ungkap dia, berdasarkan survei Global Corruption Barometer (GCB) selama Juli 2015 hingga Januari 2017, menempatkan legislatif sebagai lembaga paling korup, setidaknya selama tiga tahun terakhir. Ini semakin membuat citra institusi DPR terjun bebas.
"Sebutkan apa saja yang mejadi prestasi DPR? Hampir dominan masyarakat tidak tahu apa saja prestasi DPR, wajar masyarakat tidak puas dengan kinerja, prestasi dan capaian DPR selama ini, karena mereka memang tidak tahu apa prestasi DPR," tambah lulusan S2 Ilmu Politik di Universitas Indonesia (UI) ini.
Selain itu, lanjut Pangi, DPR juga dipayungi citra negatif daripada citra positif.
"Masyarakat lebih mengetahui aktivitas DPR yang suka bolos dalam setiap rapat, sering berantem antara sesama anggota DPR, kerap meminta dana aspirasi, dan kini meminta anggaran gedung baru DPR tanpa peduli kondisi keuangan negara dan kondisi masyarakat," sindirnya.
Sementara di lain sisi, kata dia, target Proglegnas 37 UU, namun tidak sesuai target. Sangat mustahil menyelesaikan dengan sisa waktu kurang lebih 1,5 tahun.
"Tidak pantas penambahan anggaran DPR tahun ini menjadi Rp 5,7 triliun, di tengah makin minimnya prestasi DPR," tegas Pangi.(yn)