JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Persoalan tarif parkir di Ibu Kota menjadi perhatian serius DPRD DKI Jakarta. Dalam waktu dekat, Pemprov DKI akan menaikkan pajak tarif parkir kendaraan yang disahkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta,Santoso, SH menentang keras rencana kenaikan tarif parkir sebelum Wajib Pajak off street diberlakukan sistem online. ‎Karenadengan sistem tersebut bisa diketahui data sebenarnya terkait jumlah kendaraan.
‎
"Tarif pajak parkir jangan dinaikkan sebelum para Wajib Pajak parkir off street di online-kan. Karena dari situ akan diketahui data sebenarnya kendaraan yang parkir, berapa banyak termasuk durasi/lama parkirnya," tegas Santoso di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa (29/8/2017).
‎
Santoso menilai, jika parkir tetap dinaikkan, hal itu akan berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). ‎
Selain itu, pengelola pusat perbelanjaan atau mall juga terancam akan kehilangan pengunjung lantaran tarif parkir yang terlampau tinggi. Imbasnya, pada roda perekonomian atau pendapatan outlet atau counter menurun.‎
‎
"Ini akan menyebabkan pelemahan disektor perdagangan yang akibatnya akan ada pengurangan tenaga kerja. Karena jumlah penunggak pajak kendaraan bermotor (motor dan mobil) sangat banyak hingga Agustus tahun ini," ujar politisiyang juga menjabat sebagaiKetua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta itu.
‎‎
"Bahkan dari data Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI ada 3 juta lebih kendaraan. Maka, saya usulkan agar kendaraan yang belum bayar pajak kendaraan bermotor (PKB) saat parkir di off street tarifnya ditinggikan agar mereka akhirnya mau membayar PKB," tandasnya.
‎
Diketahui, sebelumnya Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saifullah mengaku pembahasan Perda saat ini belum tuntas.‎

"Tarif itu ditetapkan dengan Perda. Perda sudah kita sampaikan ke DPRD kita tunggu dibahasnya. Soal berapa besarnya, nanti biasanya dalam pembahasan ada diskusi,” kata Saifullah di Balai Kota, beberapa waktu lalu.
‎
Saifullah menyebut, besaran kenaikan tersebut berada dikisaran 10 persen. Namun, hal itu tergantung kesepakatan dengan DPRD. "Kita tunggu besarannya berapa tapi potensi slotnya yang memungkinkan bisa naik 10 (persen)," ujar Saefullah.‎ (aim)