JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Anggota DPD RI dari Papua, Charles Simamora memuji keberhasilan Presiden Jokowi yang membuat PT Freeport melepas 51 persen sahamnya ke pemerintah RI.
Hanya saja, dia berharap pemerintah pusat melibatkan rakyat Papua dalam pengelolaan Freeport ke depannya.
“DPD berharap pemerintah pusat tidak meninggalkan Pemda Papua dan Kabupaten Mimika untuk sama-sama terlibat dalam mengelola Freeport. Soal berapa persen untuk provinsi dan untuk Mimika itu setidaknya 20 %,” tegas Charles di Komples Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (31/8/2017) lalu.
Selama ini kata Charles, pemerintah seperti tersandera dengan kontrak karya (KK) yang menjadi pegangan PT. Freeport. Tapi, kini dengan keberhasilan ini pemerintah pusat dan daerah bisa membicarakan dengan BUMD dan Pemda.
“Sayaberharap Pemprov Papua dan Mimika menyerahkan masalah Freeport itu ke BUMD Papua. Karena langkah itu bisa mengurangi kertergantungan Papua terhadap dana transfer daerah,” jelasnya.
Otonomi daerah khusus (Otsus) pun kata Charles, akan selesai sampai 2021. Hal itu sekaligus untuk mengoptimalkan pembinaan sumber daya manusia (SDM) dan memberi kesempatan kepada rakyat Papua untuk merasa memiliki kekayaan alamnya sendiri.
“Jadi, dengan 51 % divestasi saham Freeport ini akan banyak sistem yang berubah. Misalnya penggajian, SDM, dan lain-lain. Saya yakin kalau ada kemauan semua pihak, divestitasi saham freeport itu bisa mencapai 100 % nantinya,” pungkasnya.(yn)