Berita
Oleh Ferdiansyah pada hari Rabu, 06 Sep 2017 - 16:48:34 WIB
Bagikan Berita ini :

Pilkada Kabupaten Jaya Wijaya, DPP Hanura Disebut Lakukan Pembohongan Publik

44pilkada.jpg
Ilustrasi (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua DPC Partai Hanura Jaya Wijaya, Papua, Ronny Elopere mengatakan, pernyataan salah satu pimpinan tim desk pilkada DPP Hanura terkait survei calon kepala daerah Kabupaten Jaya Wijaya, Papua adalah bentuk pembohongan publik.

Demikian hal tersebut disampaikan Ronny saat menanggapi pernyataan wakil ketua tim desk pilkada DPP Hanura, Sarbini yang menyebut alasan partainya tidak memilih kader sendiri untuk diusung sebagai calon kepala daerah Kabupaten Jaya Wijaya dalam hal ini ketua DPC Hanura, Ronny Elopere karena hasil surveinya kurang memuaskan.

"Apa yang dikatakan pak Sarbini seperti itu saya rasa itu tidak benar dan itu sebagai bentuk pembohongan publik. Karena petunjuk dari ketua umum dan sekjen sudah jelas mengarahkan agar tim Pilkada yang diketuai pak Farid Al Fauzi dan teman-temannya itu lebih mengutamakan kader Hanura sendiri. Lalu sekarang kalau pak Sarbini kalau bantah seperti itu, itu saya rasa tidak benar karena petunjuk sudah jelas," ungkap Ronny saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (06/09/2017).

Yang menjadi aneh juga, lanjut dia, disatu sisi tim desk pilkada DPP Hanura selalu menuntut tentang survei pada kadernya sendiri, namun pada kenyataannya survei belum ada tapi mereka malah memberikan rekomendasi pada kader partai lain tanpa survei.

"Dan disini kalau mereka katakan mereka mengacu ke survei, saya kira tidak benar. Sebab nyatanya, survei belum keluar, justru mereka memberikan rekomendasi atau surat keputusan itu pada kader partai lain yakni Jhon Banua kader partai Demokrat. Padahal surat keputusan yang dikeluarkan atas nama Jhon Banua yang tak lain adalah ketua DPC Demokrat Kab Jaya Wijaya, itu tidak benar karena sesungguhnya kalau ikuti mekanisme parpol terutama kalau mengacu Peraturan Organisasi (PO) tentu akan lebih memprioritaskan dari kader sendiri, karena kami dari awal sudah ikuti semua rekomendasi dari DPC, bahkan beberapa parpol koalisi secara resmi dukung pasangan kami lalu kenapa DPP Hanura tidak mempertimbangkan itu. Yang jelas rekomendasinya sangat terburu-buru sekali. Ini sungguh menyakitkan dan melukai kami yang sudah berjuang untuk kejayaan partai Hanura di Papua," tandas Ronny.

"Karena kalau mau bilang survei, mereka (Jhon Banua) belum lakukan survei sejauh ini kami belum melihat mereka survei malah mereka suruh kami survei, hasil survei yang saya bawa katanya tidak sah, loh itu kan bukan survey lokal itu survey nasional. Survei INES itu kan nasional bukan survei dari Wamena atau dari Papua. Jadi bagian ini, kalau pak Sarbini katakan mengacu dari survei, survei dari mana hasil survei Jhon Banua yang dibawa. Itu kan belum survei, belum ada apa-apa sudah rekomensasi duluan," tambahnya.

Menurutnya, patut dipertanyakan rekomendasi yang diberikan desk pilkada DPP Hanura pada Jhon Banua.

"Tentu disini saya ada kecurigaan, ada apa dibalik semua ini, ketua tim dan teman-teman memberikan surat keputusan sangat terburu-buru sekali. Jadi disini pak Sarbini mengatakan seperti itu, itu beliau omong kosong, itu pembohongan publik. Beliau jangan pura-pura jangan apatis, sudah ada masalah pura-pura tidak tahu," tandasnya.

Dan perlu diingat juga, kata dia, kalau bicara survei justru Jhon Banua jauh sekali elektabilitasnya.

"Saya sudah ikuti semua, sesuai petunjuk ketua tim, saya sudah ikuti semua. Awalnya kan kita disuruh bawa survei dari lembaga mana, kami sudah bawa resmi, pasangan kami sudah resmi 40,20 persen sementara saudara Jhon Banua baru 20 persen ke bawah. Dan kalau mau dilihat, hasil survei sudah jelas, kalau betul mereka cenderung kepada kader sesungguhnya itu ada yang ada sudah jelas dan jadi pertimbangan harusnya," ungkapnya.

"Namun anehnya tim Pilkada justru meminta saya untuk mengembalikan uang yang dikeluarkan John Banua pada mereka. Saya turuti dan sudah saya keluarkan uang untuk ganti uang Jhon Banua tapi ternyata tim pilkada yang di pimpin oleh Pak Farid muter-muter Dan tidak jelas. Kesabaran saya sudah habis dibuat begini," beber dia.

"Farid yang selama ini bermain. Farid sudah gak benar kerjanya. Untuk itu saya minta surat rekomendasi yang sudah ditandatangani sekjen untuk saya sebaiknya segera diproses oleh tim pilkada bila tidak Saya minta Farid dapat diberhentikan. Saya katakan bahwa ada yang tidak benar di tim pilkada. Karena sekjen sudah membatalkan surat rekomendasi untuk John Banua. Dan sudah resmi mengeluarkan surat rekomendasi untuk saya dan pasangan saya maju. saya membangun Hanura di Papua, menjadi ketua DPC selama dua periode. DPP kan tidak tahu apa-apa, tidak tahu susahnya membangun partai didaerah Jaya Wijaya tim pilkada jangan ambil keputusan seenaknya," pungkasnya. (icl)

tag: #partai-hanura  #pilkada-serentak-2018  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Berita Lainnya
Berita

TKN Akan Gelar Nobar Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 19 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran bakal menggelar acara nonton bareng sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2024. Acara itu akan digelar secara sederhana bersama ...
Berita

Kemenhub Catat Arus Mudik-Balik Lebaran 2024 Capai 242 Juta Orang

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melaporkan pergerakan secara nasional angkutan arus mudik-balik Lebaran 2024 mencapai 242 juta orang. Kemenhub menilai pelaksanaan ...