Berita
Oleh Syamsul Bachtiar pada hari Kamis, 07 Sep 2017 - 18:27:47 WIB
Bagikan Berita ini :

Inas Nazrulah: Rekomendasi DPP Hanura tak Mungkin Diubah

63hanur.jpg
Hanura (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Ketua DPP Hanura Inas Nazrulah Zubir mengatakan, rekomendasi yang telah diputuskan oleh pengurus DPP perihal pilkada Kabupaten Jaya Wijaya tidak memungkinkan untuk diubah.

Lazimnya, lanjut dia, dalam pemberian rekomendasi jika sudah diputuskan sangat sulit dibatalkan.

"Jarang sekali rekomendasi yang sudah diterbitkan lalu dibatalkan," kata Wakil Ketua Komisi VI itu pada wartawan di Jakarta, Kamis (07/09/2017).

Sebelumnya, tim desk Pilkada DPP Partai Hanura mengeluarkan rekomendasi kepada Jhon Banua yang tak lain adalah kader partai Demokrat. Sementara DPC Hanura Kab Jaya Wijaya, Papua mengajukan ketua DPC Hanura Ronny Elopere kepada pihak DPP.

Ronny Elopere meskipun kader internal partai Hanura, menurut tim desk Pilkada tidak punya elektablitas yang memadai untuk maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.

Terkait soal rekomendasi Ronny yang tidak diproses tersebut, Inas masih enggan berkomentar banyak. Dia beralasan masalah Pilkada bukan tupoksinya.

"Saya enggak terlibat dalam tim pilkada," singkatnya. (icl)

tag: #partai-hanura  #pilkada-serentak-2018  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Aksi Damai GPKR di Gedung Mahkamah Konstitusi untuk Menegakkan Kedaulatan Rakyat

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 28 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Dengan semangat perjuangan tanpa titik kembali, hari ini Kamis 28 Maret 2024, Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR) akan kembali menggelar aksi damai bertempat di ...
Berita

KPK Diminta Jelaskan Alasan Periksa Shanty Alda di Kasus Dugaan Korupsi Abdul Gani Kasuba

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mantan Penyidik KPK, Yudi Purnomo mengatakan Penyidik KPK harus transparan dalam menangani perkara dugaan korupsi yang menyeret Gubernur Maluku Utara nonaktif, Abdul Gani ...