JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan pesimis asumsi makro yang dipatok pemerintah sebesar 5,4 persen dalam RAPBN 2018 bisa tercapai.
Sebab, lanjut dia, ada beberapa risiko yang hampir permanen antara lain proteksionisme perdagangan, rebalancing, ekonomi Tiongkok, dollar AS yang cenderung menguat yang memicu pembalikan arus modal di negara berkembang, harga komoditas yang lemah, risiko geopolitik serta isu-isu struktuktural seperti penuaan populasi, dan sebagainya.
"Walaupun dikatakan ekonomi tumbuh tapi dibawah ekspektasi. Misal, pertanian, industri pengolahan, perdagangan tumbuh melambat, dan konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,95 persen," ungkapnya di Jakarta, Rabu (13/9/2017).
Untuk mencapai angka tersebut, menurut Heri, pemerintah harus bekerja ekstra keras dengan menaikkan konsumsi diatas 5%, tumbuhnya investasi diatas 6,5% dan tumbuhnya kredit perbankan diatas 15%.
Selain itu, sambung dia, jika belajar dari sebelumnya, saat masih ada program pengampunan pajak hanya bisa menutup sebesar Rp 100 triliun.
"Nah, saat ini kita tak punya program pengampunan pajak itu. Selain itu, soal shortfall pajak sebesar Rp60-70 triliun harus tetap jadi pertimbangan. Saya melihat bahwa angka 5,3 persen adalah angka yang dianggap realistis untuk suatu pemerintahan yang bisa dianggap kurang punya etos kerja yang kuat serta perlu jaminan dari pemerintah jika pertumbuhan tersebut tidak tercapi, jangan sampai ada pemotongan anggaran lagi untuk daerah," ujar Ketua DPP Gerindra itu.
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut harus memiliki multiplier effect.
"Jika melihat angka gini ratio sebesar 0,38, maka pertumbuhan yang ada masih dinikmati oleh segelitir saja," terangnya.
Menurutnya lagi, inflasi yang dipatok 3,5 persen pada RAPBN 2018 terlampau optimis.
"Jika kita baca tingkat inflasi tahun ke tahun (Juli 2017 terhadap Juli 2016) masih bertengger di angka 3,88 persen. Artinya, bahwa meski administered prices dan volatile food tercatat menurun dan penyesuaian tarif listrik untuk pelanggan daya 900 VA telah selesai, pemerintah hanya mampu menurunkan 0,12 peren dari angka 4 persen," paparnya.
Selain itu, kata dia, nilai tukar rupiah pemerintah yang semula diajukan sebesar Rp 13.500, disepakati Rp 13.400 dirasa masih terlalu tinggi.
"Meski sampai saat ini, kita masih tetap dibayangi oleh situasi geopolitik di Timur Tengah, tapi dengan naiknya investment grade mustinya bisa memberi daya tarik positif. Asalkan, pemerintah mau kerja ekstra keras. Sebab, tanpa kerja ekstra keras, situasinya akan sama saja," tandas Heri.
Dikatakannya, Suku bunga SPN dari yang semula diusulkan 5,3% ditetapkan sebesar 5,2% dengan asumsi semakin meningkatnya investment grade pemerintah, dapat berpotensi mengakibatkan ketatnya likuiditas.
"Menjadi sebuah pertanyaan yang menarik, di saat BI Rate berada dikisaran 4,5%, belum berbanding secara signifikan terhadap pertumbuhan kredit. Jika itu masih terjadi maka akan berdampak negatif pada sektor riil," kata Heri.
Padahal, sambung dia, pemerintah sedang dalam tahap memperdalam sektor keuangan sebagai tulang punggung pembangunan.
"Untuk target pembangunan saya menyoroti betul soal target ketimpangan ekonomi sebesar 0,38 yang masih terbilang besar dalam RAPBN 2018. Angka tersebut masih tetap lampu kuning. Dengan angka tersebut berarti bahwa ketimpangan masih tetap lebar yaitu 1 persen orang menguasai sekitar 38 persen pendapatan nasional," tandasnya.
Selanjutnya, kemiskinan yang masih tetap jadi momok. Bagaimana pemerintah memecahkan hal tersebut, berapa kesempatan kerja baru yang tercipta.
"Sampai hari ini angkanya masih terbilang rendah, yaitu di mana tiap 1 persen pertumbuhan ekonomi hanya mencipta 40 ribu kesempatan kerja baru," pungkasnya.(yn)
