Lobi TSBerita TSZoom TSRagam TSKita TSNongkrong TSJakarta TSMitra TSGrafis TSTV
Tolak Tudingan HIPMI, Pekerja BUMN : Tak Benar BUMN Monopoli Proyek Nasional
Oleh Alfian Risfil Auton - ( Rabu, 13 Sep 2017 - 20:06:40 WIB ) di Rubrik TSMitra

Bagikan Berita ini :

70IMG-20170913-WA0003.jpg
Kantor Meneg BUMN di Jakarta
Sumber foto : Istimewa

Tolak Tudingan HIPMI, Pekerja BUMN : Tak Benar BUMN Monopoli Proyek Nasional

JAKARTA  (TEROPONGSENAYAN)--Kalangan pekerja BUMN menolak tudingan Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadahlia. Menurut mereka BUMN tak memonopoli proyek besar nasional. Sebab peluang swasta tetap terbuka dalam ikut mengerjakan proyek-proyek nasional.

"Saat ini, dalam pengerjaan proyek nasional tidak benar BUMN memonopoli dalam produksi semua komponen, peran serta swasta sangat terbuka untuk ikut dalam mengerjakan sebagian pekerjaan atas sebuah proyek nasional," ujar Achmad Yunus, Direktur Eksekutif Sinergi BUMN Institute, di Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Untuk lebih lengkapnya berikut penjelasan Ahmad Yunus melalui siaran pers yang diterima redaksi.

Sinergi BUMN Institute adalah lembaga kajian yang dimiliki oleh Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN yang merupakan afiliasi dari 37 Serikat Pekerja di lingkungan BUMN.

Menanggapi statement Ketua Umum HIPMI Bahlil Dahalia terkait dengan kegiatan usaha BUMN yang dianggap mulai memonopoli sehingga menghambat partisipasi swasta dalam kegiatan pembangunan nasional, dengan ini kami sampaikan pernyataan tertulis sebagai
berikut:

1. Konteks monopoli hendaknya tidak diukur dengan pembatasan angka besar dan kecil dalam proyek nasional, namun pada konsep umum sebuah pekerjaan dari hulu sampai dengan hilir. Saat ini, dalam pengerjaan proyek nasional tidak benar BUMN memonopoli dalam produksi semua komponen, peran serta swasta sangat terbuka untuk ikut dalam mengerjakan sebagian pekerjaan atas sebuah proyek nasional.

2. Proyek strategis nasional dilaksanakan untuk kepentingan nasional, oleh karena itu seharusnya memang dikerjakan oleh BUMN, hal tersebut perlu dipandang secara ideologis, latar belakang didirikannya BUMN adalah implementasi dari Pasal 33 UUD 1945 khususnya untuk penguasaan cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. BUMN adalah kepanjangan tangan negara, penguatan BUMN melalui pengerjaan proyek strategis nasional adalah bentuk kedaulatan negara. Bangsa Indonesia lahir dengan konsep negara kesejahteraan (welfare state) yang
mengedepankan kesejahteraan kolektif, tidak individualistik dan tidak liberal, hal tersebut ditunjukkan dalam Konstitusi kita yang mengamanahkan bahwa perekonomian disusun berdasarkan atas usaha bersama.

3. Peran serta swasta memang perlu diatur agar semangat mengedepankan kesejahteraan kolektif melalui BUMN tetap terjaga, bangsa ini terhindar dari pengaruh neoliberal yang cenderung melemahkan peran negara, menyerahkan sistem perekonomian pada pasar yang otomatis masing-masing akan mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan individu/kelompok, hal ini akan semakin memperluas ketimpangan/kesenjangan sosial, yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin semakin tersingkir.

4. Oleh karena itu, kami menolak pandangan dari Ketua HIPMI terhadap peran BUMN yang diangap memonopoli dalam berbagai proyek nasional, hal tersebut semata-mata untuk kepentingan nasional, memperpendek kesenjangan dan menjaga konsep negara kesejahteraan yang dirumuskan oleh founding leaders dari pengaruh neoliberalis.

5. BUMN terbukti hadir memberikan solusi dalam berbagai masalah bangsa, contohnya saat ini Pertamina tercatat rugi sekitar Rp. 12 Triliyun yang dikarenakan untuk mengemban misi BBM satu harga secara nasional, apakah swasta sanggup melakukan hal tersebut?

Apakah proyek yang merugikan namun mengemban misi Pemerintah harus dikerjakan oleh BUMN sementara proyek yang menguntungkan harus diserahkan pada swasta? Jika memang demikian maka konsep kesejahteraan kolektif akan hilang dan masing-masing  akan berlomba-lomba untuk meraih kesejahteraan secara individualistik, kesenjangan semakin meluas.

Demikian keterangan pers tertulis ini disampaikan agar bangsa Indonesia tetap terjaga dari pengaruh pemikiran neoliberal dan kebersamaan untuk kesejahteraan kolektif tetap terjaga sebagaimana amanah konstitusi UUD 1945.

Direktur Eksekutif
Sinergi BUMN Institute
Achmad Yunus

(dia)


Editor : Redaktur | teropongsenayan.com
tag: #  

Bagikan Berita ini :



Tanggapan Anda atas berita ini?

BeritaLainnya

58IMG_20170922_222335.jpg
24MENKOP-DPD.jpg
57LPDB-SOSIALISASI-DIREKTORAT-SYARIAH-BATAM.jpg
26IMG-20170911-WA0002.jpg
89IMG_20170911_071931.jpg
45BNI-UKM-MIGAS.jpg