JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Musyawarah Kerja Gotong Royong (MKGR) salah satu ormas pendiri Golkar mendesak Setya Novanto (Setnov) diganti dari posisinya Ketua Umum DPP Partai Golkar. Selanjutnya Setnov diminta fokus menghadapi kasus hukum E-KTP yang menjeratnya.

Demikian disampaikan oleh M Shoim Haris, Ketua Kajian Strategis DPP Ormas MKGR. Shoim mengungkapkan pergantian DPP Partai Golkar juga dibutuhkan agar partai politik ini tidak semakin terpuruk citranya ditengah masyarakat.

"Jika ingin eksis di panggung politik Indonesia keluarga Partai Golkar harus bersatu kembali dan melakukan pergantian kepemimpinan DPP. Pertama agar Setya Novanto lebih fokus menghadapi kasus hukumnya, dan Partai Golkar segera melakukan konsolidasi menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019," ujar Shoim.

Shoim mengingatkan bahwa waktu tidak banyak lagi. Menurut dia maksimal pada November tahun ini sudah harus ada pemimpin baru yang akan melakukan konsolidasi tersebut. Akan lebih baik, menurut Shoim, dalam Ultah Golkar 20 Oktober 2017 sudah ada wajah baru yang memimpin Partai Golkar.

Shoim mengungkapkan berdasarkan hasil beberapa lembaga survey, terakhir CSIS menempatkan Partai Golkar di urutan ke 3 setelah Gerindra. Jika pemilu dilaksanakan hari ini Partai Golkar mendapatkan suara 10 persen.

"Hasil survei ini tentu meresahkan, karena Partai Golkar tidak pernah meraih suara di urutan ke 3 sejak pemilu dilaksanakan. Bahkan pasca reformasi sempat memenangkan suara 23 persen di era Ketua Umun Akbar Tandjung," ujar dia.

"Jelas kemerosotan Golkar saat ini tak dapat di pisahkan dari kepemimpinan DPP dibawah Setya Novanto yang sedang dirundung masalah korupsi E-KTP. Bisa dimaklumi, soal KTP ini menyentuh basis need rakyat Indonesia."

"Jika ada masyarakat yang mengeluh soal kepengurusan E-KTP nya yang bermasalah akan gampang menyalahkan Setya Novanto yang notabene ketum Golkar. Inilah biang merosotnya elektoral P Golkar."(dia)