JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Pengamat Komunikasi Politik, Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing menyatakan, elektabilitas Golkar diprediksi menurun, baik di Pilkada 2018 maupun Pemilu 2019 menyusul penetapan Setya Novanto (Setnov)sebagai tersangka korupsi e-KTP. Oleh karenanya, jika Golkar masih ingin dipercaya publik maka Setnov harus mendur dari kursi ketua umum.
Menurut Emrus, berdasarkan survei dari lembega kredibel, Partai Golkar menempati urutan ketiga. Dia menyontohkan hasil survei CSIS.
"Hasil lembaga survei seperti CSIS itu bukan tanpa ada data. Dan kami yakin lembaga tersebut memiliki beberapa ahli di bidangnya. Hasil surveinya mengejutkan, partai Golkar pada posisi ketiga. Artinya, hasil survei itu mematahkan pernyataan Sekjen Golkar," kata Emrus saat dihubungi di Jakarta, Minggu (17/9/2017).
Sebelumnya, Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham menyatakan, penetapan tersangka kepada Setnov tidak mempengaruhi elektabilitas partai.
Menurut Emrus, tingkat elektabilitas partai bukan ditentukan oleh pernyataan seorang Sekjen. Sebaliknya, ditetapkannya Ketum Golkar sebagai tersangka kasus e-KTP berdampak negatif terhadap partai.
Hal itu terbukti, berdasarkan survei CSIS posisi PDIP masih menempati urutan pertama selanjutnya disusul Gerindra, kemudian di urutan ketiga Partai Golkar.
"Seharusnya, Golkar bercermin dari peristiwa partai Demokrat. Saat Annas Urbaningrum sebagai Ketum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, elektabikitas partai itu langsung terjun bebas. Meski posisi Anas digantikan oleh SBY, akan tetapi, tidak dapat mendongkrak suara partai secara signifikan," terangnya.
"Padahal, SBY saat itu seorang Presiden, dengan segala kemampuannya seharusnya bisa meningkatkan elektabilitas partai, tapi ternyata tidak bisa berbuat banyak," tambahnya.
Kendati demikian, kata Emrus, Partai Golkar merupakan aset bangsa. Dengan segala kekurangannya, Golkar pernah menorehkan sejarah dalam membangun bangsa dan pernah berjaya pada masanya. Namun, bila tidak segera memperbaiki, tidak mustahil kondisi Golkar akan lebih terpuruk.
"Jalan satu-satunya Setnov harus mundur secara legowo bila ingin partai ini ingin tetap mendapat kepercayaan publik," ujarnya.
Selanjutnya, kata dia, bila partai Golkar ingin keluar dari krisis kepercayaan publik, jalan satu-satunya adalah melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengganti ketua umum.
"Namun demikian, proses pemilihannya harus dilakukan secara demokratis. Hindari terjadinya politik uang, yang hanya mencederai proses munaslub," tukasnya.(plt)
