JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meneruskan safarinya ke partai politik. Hari ini, KPK menyambangi kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat.

Direktur Pencegahan KPK Pahala Nainggolan berharap, safari yang dilakukan pihaknya bisa mewujudkan partai yang ada saat ini berintegritas dan 'sehat', termasuk Golkar.

Ada empat hal yang ditawarkan KPK untuk bekerja sama dengan partai poltik, yakni pembangunan etik, transparansi keuangan, rekrutmen calon kader dan proses kaderisasi.

"KPK tawarkan kerja sama untuk penguatan partai. Gimana caranya parpol bisa jadi lebih sehat dan berintegritas," kata Pahala di kantor DPP Partai Golkar, Senin (18/9/2017).

Pahala mengungkapkan, salah satu bentuk keinginan mewujudkan parpol yang lebih sehat tersebut yakni dengan langkah KPK yang mengusulkan kenaikan dana bantuan bagi seluruh partai politik.

Dana bantuan bagi partai politik yang awalnya Rp 108 per suara dan disetujui naik menjadi Rp 1.000 per suara sah.

"(Kenaikan dana parpol) Untuk penguatan partai dan pendidikan politik, kaderisasi bukan untuk kontestasi Pilkada, Pileg," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris juga mengutarakan hal yang sama dengan KPK.

"Tugas LIPI bagaimana parpol ke depan bisa lebih sehat, lebih baik, lebih akuntabel sehingga bisa mewakili kepentingan publik," ujar Syamsuddin, yang menjelaskan LIPI dan KPK bekerja sama dalam upaya mewujudkan sistem parpol yang berintegritas ini.

Kerja sama ini, kata Haris, untuk mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat kepada parpol.

"Sebagai mana sudah disinggung fakta menunjukkan realitas partai politik, fakta membutikan bahwa tingkat kepercayan masyarakat pada partai politik, hal ini bisa dilihat apa yang di lakukan KPK terkait OTT, persoalan ini lah yang kita mau jembatani," katanya.

Diketahui, KPK telah menetapkan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka korupsi kasus e-KTP. Novanto diduga menikmati 'uang haram' proyek tersebut yang merugikan negara sekitar Rp 2,3 triliun.(yn)