Beberapa orang di Sulawesi bilang, Jokowi adalah orang Indonesia timur. Sosoknya yang njawani dengan intonasi suaranya yang medok Jawa tak mengubah persepsi orang-orang tersebut bahwa Jokowi adalah orang Indonesia Timur.

Kenapa? Sebagai wakil rakyat dari Indonesia Timur, saya merasakan Jokowi adalah satu-satunya presiden di era reformasi yang paling sering berkunjung ke Indonesia Timur. Sejak dilantik sebagai presiden, Jokowi sering mondar mandir ke Papua, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan pulau-pulau lain di Timur -- wabil khusus, ke Tanah Harapan di ujung timur Indonesia. Papua!
Ini luar biasa. Melihat mahalnya harga BBM di Papua (yang pasti menghambat pemerataan pembangunan), Jokowi langsung menetapkan kebijakan harga minyak yang sama di seluruh nusantara. Khususnya Papua. Ini sebuah kebijakan yang tak pernah berani diturunkan oleh presiden-presiden yang lain.
Kebijakan harga minyak seragam di nusantara ini, jelas menunjukkan visi presiden yang luar biasa hebat. Jokowi berkali-kali menyatakan, Papua adalah tanah harapan masa depan Indonesia. Dan itu betul. Dengan luas yang empat kali Pulau Jawa dan penduduk yang masih jarang; lalu kekayaan alam yang luar biasa banyak, Papua adalah harapan masa depan. Dan Jokowi pun membangun tol ribuan kilometer di tanah harapan itu dan bandara-bandara perintis.Dampaknya langsung terasa. Ekonomi Papua, khususnya pariwisata langsung tumbuh pesat. Orang-orang Papua yang memberontak pun turun gunung.Mereka mengapresiasi Jokowi karena “ketimuran”nya.

Betul, Kawasan Indonesia Timur (KIT) kini mejadi fokus pembangunan Pemerintahan Jokowi. Dengan visi membangunan nusantara, Timur yang selama ini terlupakan, kini sangat disayang Jokowi.Hal itu karena Timur memang berpotensi jadi sumber utama kekayaan nusantara.

Timur Prospektif
Sebelum mengupas prospek Timur, dalam tulisan ini, akan saya sajikan sedikit konten pidato “Agustusan” Presiden Jokowi di DPR RI (16/8). Jokowi mengungkapkan bahwa di tengah perlambatan pertumbuhanekonomi; pelemahan harga komoditas dan kondisi geopolitik global yang muram;perekonomian Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,0 persen pertahun pada periode 2014-2016, dan naik menjadi 5,01 persen di semester I tahun 2017. Pertumbuhan tersebut terjadi karena adanya peningkatan ekspor dan investasi.Fakta inilah yang mendorong kepercayaan investor kepada Indonesia.

World Bank, misalnya, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang paling berhasil dalam memperbaiki kemudahan berusaha (Top Improvers) di dunia. World Bank pun menaikkan peringkat Indonesia dari posisi 106 ke posisi 91 dalam laporan Ease of Doing Businessin 2017.
Mei 2017, Standard & Poor’s-- lembaga pemeringkatpaling terpercaya di dunia -- menaikkan peringkat surat utang negara (SUN) Indonesia menjadi layak investasi. Sebelumnya, lembaga pemeringkat lain yang kredibel, Fitch dan Moody’s juga menaikkan peringkat layak investasi SUN dari stabil menjadi positif. Ini terjadi karena adanyastabilitas makro dan perbaikan daya tahan perekonomian nasional. Dengan pengakuan tersebut, Indonesia untuk pertama kalinya mendapat peringkat layak investasi dari seluruh lembaga pemeringkat ekonomi internasional sejak krisis ekonomi Asia 1997.

Presiden Jokowi juga menyatakan, Pemerintah berhasil menurunkan inflasi, yaitu dari 3,35% tahun 2015 menjadi 3,02% tahun 2016. Dari Januari sampai Juli 2017, jelang Idul Fitri, inflasi dapat ditekan hingga 2,6%. Inilah yang mengakibatkan tidak terjadinya gejolak harga pangan menjelang Idul Fitri seperti tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut ikut pula menurunkan tingkat kemiskinan di tanah air.

Maret 2015, misalnya, jumlah penduduk miskin tercatat 28,59 juta orang, sedangkan Maret 2017 turun menjadi 27,77 juta orang. Begitu pula gap antara kaya dan miskin, turun. Hal ini terlihat dari indeks Rasio Gini dari 0,408 di Maret 2015 menjadi 0,393 di Maret 2017. Selain itu, tingkat pengangguran turun. Jika Februari 2015 tingkat pengangguran mencapai 5,81 persen, maka Februari 2015 tinggal 5,33. Turun 0,48%. Cukup signifikan.

Salah satu inovasi Pemerintahan Jokowi yang fenomenal adalah program tax amnesty (pengampunan pajak) untuk meningkatkan pendapatan negara, memperluas basis data perpajakan (2016-2017), sekaligus sebagai persiapan Indonesia memasuki era keterbukaan informasi global dengan pemberlakuan Sistem Pertukaran Informasi Otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI).Dengan disetujuinya Perpu AEOI,Indonesia telah memiliki kelengkapan legislasi sama seperti 100 negara peserta AEOI lainnya. Dampaknya: Indonesia dapat mengakses informasi perpajakan antarnegara yang sangat berguna dalam program ekstensifikasi perpajakan. Hal ini sangat penting karena ternyata tak sedikit orang-orang kaya tertentu suka mengemplang pajak dengan cara menyimpan uang dan hartanya di luar negeri untuk menghindari pajak. Padahal KTP mereka dan cari uangnya di Indonesia.

Bayangkan, sampai akhir pelaksanaan program, tax amnesty (TA) berhasil merengkuh 973,4 ribu wajib pajakdengan total penerimaan uang tebusan mencapai Rp115,9 triliun. Ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara paling berhasil dalam melaksanakan program TA. Keberhasilannya mencapai jumlah: Rp4.884,2 triliun. Terdiri atas deklarasi harta dalam negeri Rp3.700,8 triliun.Lalu deklarasi harta luar negeri Rp1.036,7 triliun.Dan repatriasi aset Rp146,7 triliun. Dari capaian TA tersebut, pemerintah bisa memprediksi perolehan pajak yang lebih akurat di tahun-tahun mendatang. Dan tentunya lebih besar dari yang “sudah-sudah” karena wajib pajaknya akan sulit “berbohong” lagi.

Pemerintah Jokowi juga meningkatkan pembangunan infrastruktur yang selama ini nyaris terabaikan, terutama infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah dan pertumbuhan ekonomi sehinggamengurangi pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan (baik ketimpangan ekonomi antarwilayah maupun ketimpangan the poors and the haves).Sejauh ini, 2015-2016, Pemerintah berhasil membangun jalan dan peningkatan kapasitas jalan nasional sepanjang kurang lebih 7.000 km; 4 bandara baru; dan jalur kereta api sepanjang 199,6 km. Semua itu niscaya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah bersangkutan.

Dari gambaran tersebut, Jakarta berharap pembangunaan ekonomi daerah juga makin meningkat. Di tahun 2018, misalnya, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4% dan diarahkan untuk menumbuhkan ekonomi kawasan Maluku, Papua, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara.Pinjam kata-kata Jokowi, pemerintah akan membangun nusantara – bukan Jawa dan Sumatera.

Belanja Negara pada tahun 2018 yang direncanakan sebesar Rp2.204,4 triliun memang akan diarahkan untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan guna menciptakan keadilan dan perlindungan sosial pada seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan akan disebar ke seluruh daerah, khususnya di luar Jawa. Lebih khusus lagi di KIT.Untuk mencapai sasaran pembangunan di atas diperlukan peningkatan Pendapatan Negara pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp1.878,4 triliun. Dan Pemerintah telah melangkah ke sana. Yaitu melakukan langkah perbaikan di bidang perpajakan, antara lain dengan melakukan reformasi perpajakan; perbaikan data dan sistem informasi perpajakan; serta peningkatan basis pajak dan mencegah praktik penghindaran pajak melalui keterbukaan informasi perpajakan (AEOI) seperti paparan di atas.
Sejak masa kampanye Pilpres (2014), Jokowi-JK bertekad akan mengembalikan Indonesia sebagai negeri maritim. Karena itu, pinjam pendapat Joseph Stiglitz, nobelis ekonomi (2001), pembangunan Indonesia harus sesuai dengan karakter Negeri Maritim.Ini terjadi karena 3/4 wilayah Indonesia terdiri atas lautan.Selama ini(sebelum pemerintahan Jokowi), pola pembangunan Indonesia masih bertumpu pada daratan.

Pemerintahan Jokowi-JK kini berusaha menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.Untuk itu, Jakarta akan membangun besar-besaran konektivitas antarpulau; pengembangan industri perkapalan dan perikanan; perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritim. Beberapa dimensinya, antara lain, penegakan kedaulatan wilayah laut NKRI, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversity, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan. Catatan: konservasi biodiversity selama ini masih terabaikan. Padahal di masa depan kekayaan biodiversity – di mana terbanyak di Indonesia Timur – akan menjadi unggulan Indonesia yang niscaya akan menarik investasi besar ke dalam negeri. Indonesia Timur adalah wilayah unik di mana ciri-ciri biodiversitynya terbelah – satu berciri Indonesia Barat yang pekat dengan ciri flora-fauna Benua Asia.Dan satu lagi berciri Indonesia Timur yang pekat dengan ciri flora-fauna Australia. Demarkasi biodiversitas itu dilukiskan dalam Garis Wallace. Yaitu suatu garis imajiner yang membelah Selat Makasar menuju ke Selatan hingga ke Selat Lombok. Garis Wallace memisahkan wilayah oriental (termasuk Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan) dengan wilayah Australia (Sulawesi, Irian, Maluku, Nusa Tenggara Barat dan Timur).Dengan adanya Garis Wallace ini, Sulawesi menjadi wilayah unik dari aspek biologi dan lingkungan hidup sehingga punya potensi yang sangat besar untuk menjadi pusat wisata ilmiah dan ekoturisme dunia.

Gagasan Jokowi untuk memindahkan ibu kota ke Pangkaraya, Kalimantan Tengah sebetulnya dalam rangka menjadikan Indonesia menjadi negeri maritim besar. Jokowi ingin mengimplementasikan gagasan Bung Karno yang ingin menjadikan Kawasan Indonesia Timur sebagai Center of Excellence (CE) dari Indonesia. Gambaran Bung Karno: Indonesia adalah negeri maritim besar dengan ibu kota Palangkaraya di Kalimantan – pulau terbesar di Indonesia Timur yang aman dengan gempa bumi – dengan di kelilingi pusat industri perkapalan, perikanan, dan pendidikan kelautan kelas dunia di Maluku, dimana pintu gerbangnya adalah Makassar.
Semua gambaran tersebut jelas memberikan peluang sangat luas untuk investasi di KIT. Palangkaraya, Ambon, Makassar, dan Menado akan menjadi situs-situs strategis dalam geopolitik-ekonomi Indonesia masa depan.Pinjam kata-kata Wapres JK, investasi ke Timur adalah sebuah kebijakan yang niscaya menguntungkan.Tak hanya dari sisi finansial, tapi juga memperkuat integrasi nasional.(*)