Kalau Presiden Joko Widodo (Jokowi) mau, sekaranglah saatnya untuk menunjukkan contoh pengelolaan pemerinatah yang efisien. Jumlah kementerian bisa dikurangan secara drastis. Tidak perlu banyak-banyak seperti sekarang. Mudah-mudahan saja pengurangan drastis itulah yang sedang dipikirkan oleh Pak Jokowi.

Dalam setahun terakhir ini, Pak Jokowi bisa mempercepat pelaksanaan program pembangunan melalui satu tangan saja. Melalui tangan Menko Kemaritiman, Pak Luhut Binsar Panjaitan (Pak LBP). Presiden sekarang bisa lebih santai menjalankan tugasnya. Dan, berkat kepiawaian Pak Luhut, semua proyek pembangunan berjalan lancar. Apalagi proyek-proyek vital seperti reklamasi Teluk Jakarta. Sekarang, beberapa pulau reklamasi bisa mendapatkan izin dalam waktu singkat.

Masalah divestasi saham PT Freeport, beres. Meskipun belum jelas apakah saham perusahaan tambang ini akan dimiliki oleh negara. Proyek jalan tol, lancar. Meskipun para pengguna harus bersabar menghadapi kenaikan tarif tol demi percepatan pembayaran hutang luar negeri.

Investasi RRC, mulus. Walaupun banyak orang yang mengeluhkan dan memprotes praktik yang dilakukan pemodal-pemodal dari “negara rujukan” Indonesia ini. Misalnya, banyak ditemukan proyek RRC yang membawa tenaga kerja sendiri, bahkan sampai ke tingkat pekerjaan kasar sekali pun.

Inilah contoh efisiensi pemerintahan Pak Jokowi. Jadi, sangatlah pantas dan perlu dilaksanakan segera pengurangan jumlah kementerian. Pak Jokowi mungkin cukup punya 11-12 menteri saja. Bidang pekerjaan lainnya bisa diserahkan ke Pak Luhut.

Sekiranya hubungan Pak Jokowi kurang baik dengan militer, gampang di tangan Pak Luhut. Beliau sendiri mantan jenderal bintang empat. Tak akan ada yang berani macam-macam.

Pokoknya, tugas Pak Jokowi dijamin mulus. Apalagi kalau menteri seperti Pak Luhut itu ditambah jumlahnya. Pasti makin seru pemerintahan Pak Jokowi.

Akan tetapi, untuk menghapus kementerian tidaklah mudah. DPR akan melayangkan protes, apalagi menteri-menteri dari parpol mereka harus di-PHK. Pasti ribut. Para komentator politik dan ahli tatanegara akan berhamburan keluar untuk menyerang kebijakan penghapusan 50 persen kementerian.

Untuk menghindari ribut-ribut, kita kasih masukan untuk Pak Jokowi. Bapak tidak usah dulu tutup sekian banyak kementerian. Tidak perlu memberhentikan sekian banyak menteri. Supaya suasana politik tidak ricuh.

Begini caranya Pak. Di setiap kementerian yang ada sekarang ini, buatkan satu ruangan khusus untuk Pak Luhut persis di samping ruangan menteri ybs. Seperti standar yang ada, di depan pintu ruangan khusus itu dibuat tulisan “Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan”.

Walaupun ruagan kerja Pak Luhut itu tidak bisa setiap hari beliau datangi, setidaknya pemajangan nama Menko Kemaritiman di semua kementerian akan membuat para menteri dan staf mereka paham apa maksudnya.

Jadi, nama Pak Luhut ada di mana-mana. Sehingga, para menteri merasa terpantau oleh beliau.

Dengan begitu, kinerja kabinet bisa dipacu. Program pembangunan yang dirancang untuk waktu lima tahun, bisa dirampungkan dalam empat tahun.

Sehingga, sisa waktu satu tahun menjelang Pilpres 2019, bisa Bapak gunakan untuk menyusun strategi pemenangan. Begitu kira-kira, Pak!

Selamat mencoba! Mohon maaf kalau saran ini tidak sempura.(*)