JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Kementerian Koperasi dan UKM mengusulkan kembali penurunan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 9% menjadi 7%. Usulan itu merupakan bagian dari konsep perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pereonomian tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.
‘’“Dalam revisi itu antara lain memuat penurunan suku bunga dari 9% menjadi 7% efektif per tahun. Selain itu, memungkinkan calon debitur pengusaha pemula untuk memperoleh KUR dengan bergabung dalam kelompok usaha dengan mekanisme pembayaran kredit/pembiayaan berdasarkan sistem tanggung renteng,’’ kata Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Sutyowati Barnas.
Dengan penurunan suku bunga tersebut, diharapkan makin banyak wirausaha pemula atau start-up yang bisa mengakses KUR. Usulan tersebut dilontarkan terkaitan penyaluran KUR hingga 31 Agustus 2017 baru mencapai Rp 61,14 triliun atau baru 55,6% dari target tahun ini sebesar Rp 110 triliun. KUR tersebut dislurkan kepada 2.734.490 debitur.
Langkah lainnya untuk mempercepat penyaluran KUR, kata Yuana, adalah dengan memperbanyak bank penyalur KUR, mengikutsertakan lembaga keuangan non bank sebagai penyalur KUR, mengikutsertakan kopeasi sebagai penyalur KUR. “Yang tak kalah pentingnya adalah menyelenggarakan sosialisasi dan pendampingan KUR,’’ tutur Yuana di Gedung Kemenkop dan UKM, Jumat (22/9/2017).
Tahun ini, Kemenkop dan UKM telah memberdayakan 350 orang tenaga pendamping yang disebar ke 20 provinsi prioritas. Pendampingan merupakan program strategis untuk akan mendongkrak jumlah usaha mikro, kecil (UMK) yang bisa KUR. Targetnya, tahun ini sebanyak 14 ribu UMK.
Hingga 31 Agustus 2017, sebanyak 6.911 UMK telah mendapat pendampingan dengan realisasi KUR mencapai Rp 89,9 miliar atau 46,67% dari total pengajuan sebesar Rp 190,99 miliar. Bandingkan dengan pendampingan 2016, terdampingi 15.875 UMK dengan realisasi KUR sebesar Rp 150,57 miliar atau 34,97% dari total pengajuan Rp 430,54 miliar.
Diakui Yuana anggaran buat para pendamping itu masih sangat minim. ‘’Ibarat besar ongkos dari pada honor. Karena itu kami berharap Pemda ikut berperan menggunakan APBD untuk mengoptimalkan peran para pendamping sehingga UKM yang bisa mengakses KUR makin banyak,’’ tutur Yuana yang didampingi Sutarjo, Willem Halomoan Pasaribu, dan Ahmad Husein, masing-masing sekretaris deputi, Asdep Bidang Asuransi, Penjaminan, dan Pasar Modal, serta Asisten Deputi Bidang Simpan Pinjam.
Selain Pemda, kata mantan Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha ini, para pendamping juga dapat bersinergi dengan pengurus organisasi profesi bisnis. Di antaranya adalah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi), Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi), Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda), dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). ‘’Salah satu keberhasilan pendamping adalah berapa banyak jumlah UMK yang didampingi dan KUR yang dapat dicairkan serta yang naik kelas, yaitu mereka yang sudah berhasil memperoleh kredit komersial,’’ kata Yuana. (b)
